LGBT Bertentangan Dengan Pancasila

27-11-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid. Foto : Arief/mr

 

Menyusul sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), banyak respon yang bermunculan baik mendukung maupun menyayangkan sikap Kejagung tersebut. Namun, yang jelas orientasi kelainan seks kaum LGBT itu bertentangan dengan Pancasila.

 

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid menegaskan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (27/11/2019), LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, terutama terkiat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

 

“LGBT bisa mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia. Satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspos dan  mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab,” tandas Sodik.

 

Seperti diketahui, Kejagung RI telah menolak calon ASN yang mendaftar dengan kelainan orientasi seksual. Kejagung sendiri, ucap Sodik, punya dasar hukum penolakan LGBT. Dasar hukum yang disampaikannya adalah Permen, Perpres, PP, UU, sampai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. “Ini harus jadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS,” seru politis Partai Gerindra ini.

 

Ia juga menambahkan, semua warga negara memang punya hak dan kewajiban yang sama. Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT, sambung mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yaitu nilai dan norma Pancasila. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dukung Penuh Perjuangan Honorer K-2 Jadi CPNS
16-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menegaskan siap mendukung penuh perjuangan tenaga Honorer K-2 dalam menagih janji Pemerintah untuk...
Pemerintah Harus Segera Angkat Honorer K-2 Jadi CPNS
15-01-2020 / KOMISI II
Peraturan mengenai pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebetulnya sudah diatur sejak lama tepatnya sejak tahun...
Legislator akan Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer K2
15-01-2020 / KOMISI II
Ketidakpastian nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang ada di Indonesia mengundang rasa keprihatinan yang mendalam dari legislator Komisi II...
Penangkapan Komisioner KPU Pengaruhi Kepercayaan Publik
15-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus sangat menyayangkan terjadinya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi...