Penanganan Karhutla, Polda Kalteng Harus Berpihak Pada Rakyat

02-12-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Foto: Erlangga/rni

 

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dapat memperkuat keberpihakan kepada rakyat dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah hukum Kalteng. Wihadi menilai ada upaya-upaya perusahaan perkebunan untuk mengkambinghitamkan rakyat dalam kasus karhutla, sehingga mereka dapat terbebas dari dakwaan.

 

Hal ini diklaimnya berdasarkan data yang ia miliki bahwa ada perbedaan data mengenai koordinat luas lahan garapan yang diizinkan kepada perusahaan dengan realita luas lahan yang mereka garap. Menurut Wihadi banyak perusahaan perkebunan yang pada kenyataannya berupaya melewati ambang batas dari wilayah garapan mereka, sehingga menimbulkan konflik baru dalam masalah karhutla ini.

 

“Banyak juga perusahaan-perusahaan perkebunan ini yang sebenarnya mereka sudah melewati batas daripada penggarapan mereka. Ini harus diperjelas karena kita melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan sawit yang batas ambang penggarapannya itu mereka melewati koordinatnya,” ujar Wihadi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Palangka Raya, Kalteng, Jumat (29/11/2019).

 

Upaya inilah yang seringkali dimanfaatkan perusahaan untuk melempar tanggung jawab ketika diinterogasi aparat setiap ada kasus karhutla dan sejurus kemudian menyalahkan rakyat. Karena memang secara koordinat sebenarnya jelas bukan milik perusahaan tersebut, walaupun secara nyata pada saat sengaja lahan dibakar itu dilakukan oleh mereka.

 

“Karena memang secara koordinatnya (lahan) itu bukan milik perusahaan tersebut, tetapi sebenarnya yang menggarap ya perusahaan itu. Pada saat (lahan) dibakar itu yang bukan dalam koordinat (lahan milik perusahaan) itu. Ini kalau saya lihat dari data saya dan dari data Polda di sini (Kalteng) memang ada sedikit perubahan dalam square vital-nya. Ini saya kira perlu diperdalam,” tukas politisi Partai Gerindra itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
KY Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung
17-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menjelaskan, Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Hakim Agung. Namun...
Komisi III Sidak LP Cipinang
16-01-2020 / KOMISI III
Tim Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga...
Penanganan Kasus Jiwasraya oleh Kejagung Masih Tahap Penyidikan
16-01-2020 / KOMISI III
Dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond...
Komisi III Desak KY Profesional Seleksi Calon Hakim Agung
16-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meminta Komisi Yudisial (KY) transparan dalam menyeleksi calon Hakim Agung. Saat memimpin...