Efektivitas PMN Perlu Dikaji Mendalam

02-12-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR Dolfie O.F.P. Foto: Arief/rni

 

 

Langkah Kementerian Keuangan untuk mengalokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020 yang mencapai Rp 18,73 triliun untuk mendorong akselerasi pembangunan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menuai pertanyaan. Anggota Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menilai perlu ada kajian mendalam sebelum akhirnya Penyertaan Modal Negara (PMN) difokuskan pada sejumlah perusahaan plat merah tesebut.

 

“Harusnya ada kajian sebelum menggelindingkan PMN, kajian yang bermuara pada dampak yang ingin dicapai, sebelum diberi PMN dan sesudah diberi PMN itu apa. Dari kinerja keuangan sudah bisa terlihat sejauh mana realisasinya, sejauh mana efektifitasnya, dampaknya apa bagi rakyat, harusnya kan rakyat mendapat manfaat sebesar-besarnya dari BUMN,” tegas Dolfie saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

 

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan ini mangatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2005 disebutkan mengenai tujuan PMN, yaitu memperbaiki struktur pembangunan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Ia melihat sejak 2015-2019, PMN dikelompokkan berdasarkan 5 program diantaranya program kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta program ketahanan dan pertahanan.

 

Namun sayangnya selama periode 2015-2018, 7 perusahaan pelat merah selaku penerima PMN masih mengalami kerugian, seperti yang terjadi di Perum Bulog dan Krakatau Steel, yang merupakan satu-satunya BUMN merugi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun depan, PT. PLN (Persero) akan mendapatkan alokasi PMN yang paling besar, untuk menyelesaikan berbagai proyek ketenagalistrikkan.

 

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan efektivitas pemberian PMN karena menyangkut kepentingan masyarakat. “Mestinya suntikan dana bisa untuk menurunkan harga, pada PLN misalnya, sudah diberikan bantuan tetapi efeknya tarif listrik malah naik. Jadi korelasi antara pemberian dengan dampaknya, disinya kurang nyambung,” kata politisi Fraksi PKS ini.

 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro turut mengingatkan, dengan 7 BUMN merugi yang menerima PMN, di samping pendapatan sektor perpajakan yang tidak mencapai target, maka diperlukan peninjauan kembali sebelum menggelontorkan PMN. “Sebaik-baiknya yang rugi ini untuk tidak diberikan lagi suntikan modal, agar memberikan punishment terhadap 7 BUMN yang merugi, jangan sampai kita minus dari pendapatan negara tetapi kurang hati-hari dalam memberikan modal,” tegas politisi F-NasDem ini.

 

Dari total alokasi PMN tahun 2020, PLN mendapat alokasi sebesar Rp 5 triliun. PT. Hutama Karya mendapat PMN sebanyak Rp 3,5 triliun. Dana sebesar Rp 2,5 triliun akan dialokasikan untuk PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Permodalan Nasional Madani (PNM) mendapat kucuran dana sebesar Rp 1 triliun, dan PT. Geo Dipa Energi memperoleh PNM sebanyak Rp 700 miliar. Dana sebesar Rp 1 triliun akan dimanfaatkan BUMN melakukan terobosan kebijakan ekspor-impor. Ke depannya, Komisi XI akan berkoordinasi dengan Komisi VI yang memiliki mitra BUMN, guna pembentukan panita kerja (panja). (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
LPS Perlu Sosialisasikan Diri
07-12-2019 / KOMISI XI
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diimbau aktif menyosialisasikan diri ke tengah masyarakat agar bisa diketahui apa tugas dan fungsinya sebagai lembaga...
Komisi XI Dukung Percepatan Penyelesaian Proses Kepabeanan Kaltim
06-12-2019 / KOMISI XI
Ketua tim kunjungan spesifik Komisi XI DPR Ramson Siagian mengatakan mendukung percepatan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) yang dilakukan oleh...
Monev Distribusi KUR Perlu Ditingkatkan
06-12-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan Bank-Bank BUMN di Indonesia perlu...
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
05-12-2019 / KOMISI XI
Pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi VI dengan Jiwasraya, Anggota DPR RI Nevi Zuairinamendesak kementerian BUMN agar Jiwasraya segera...