Legislator Minta TNI Selamatkan WNI Korban Penculikan Abu Sayyaf

02-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan. Foto: Runi/rni

 

 

Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan meminta Panglima TNI menyiagakan pasukan untuk menyerang lokasi kelompok Abu Sayyaf. Permintaan itu disampaikan Farhan menyusul tidak adanya kejelasan soal nasib tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok Abu Sayyaf sejak September 2019 lalu. Ketiga WNI yang merupakan nelayan itu diculik dari kapal saat tengah melaut di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

 

“Saya kecewa, karena hingga kini Pemerintah Malaysia dan Filipina terkesan lamban dalam menangani kasus ini,” geram Farhan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (2/12/2019). Menurut Farhan, sejak kasus ini terjadi hingga saat ini, tidak ada kemajuan signifikan dalam proses pembebasannya. Bahkan tidak ada kabar kondisi terakhir mereka dari pihak-pihak yang berwenang, khususnya pemerintah Malaysia dan Filipina.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut Malaysia dan Filipina adalah dua negara yang paling bertanggung jawab dalam kasus penculikan dan penyanderaan tiga WNI. “Malaysia bertanggung jawab karena insiden terjadi di perairan Sabah dan tauke-nya asal Malaysia, sementara Filipina harus bergerak cepat karena kelompok penculik berafiliasi dengan Abu Sayyaf di Filipina,” terang politisi asal dapil Jawa Barat I itu.

 

Tiga nelayan itu ialah Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27), dan Samiun Maneu (27). Farhan menilai, kurangnya keseriusan Malaysia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera itu membuat Farhan mengusulkan agar TNI disiagakan di wilayah lokasi persembunyian kelompok-kelompok Abu Sayyaf. Kendati di sisi lain ia mengakui aksi militer tidak bisa secara serta merta dan sepihak dilakukan oleh TNI karena hal ini menyangkut batas teritori dan kedaulatan negara lain.

 

Tetapi, kesiapan pasukan TNI menjadi faktor penting sebagai bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dan tekanan kepada Malaysia, juga khususnya Filipina agar mereka serius dalam menangani kasus ini. Karenanya, lanjut Farhan, perlu ada kerja sama militer antar negara. Namun, jika memang militer Filipina tidak sanggup, biarkan TNI yang menyelesaikan kasus penculikan ini dengan caranya sendiri, tegasnya.

 

Ke depan, agar insiden tidak terus berulang, Farhan menyarankan kerja sama keamanan lebih serius di antara negara anggota ASEAN, khususnya untuk wilayah perairan yang rawan dari tindak kejahatan. Hal ini penting untuk pertahanan sehingga tercipta kawasan regional yang aman dan stabil. “Patroli militer bersama, rutin dan intensif di perairan Indonesia, Malaysia Filipina harus semakin ditingkatkan. Kedaulatan dan stabilitas keamanan kawasan harus tercipta,” pesan Farhan. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong KI Pusat Buat Indeks Keterbukaan Informasi
05-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin mendorong Komisi Informasi (KI) Pusat agar mengeluarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian atau...
Dewan Pers Wajib Berperan Aktif Bangun Kesadaran ‘Media Literate’
03-12-2019 / KOMISI I
Dewan Pers diimbau untuk dapat berperan aktif membangun sebuah kesadaran atau kemampuan seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa untuk menjadi...
KPI Diminta Awasi Luberan Siaran Asing di Perbatasan
03-12-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih mengawasi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia...
KPI Diminta Optimalkan Pengawasan Konten Siaran
03-12-2019 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten siaran,...