Genjot 100 Persen Elektrifikasi Kalimantan

02-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto: Azka/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memprioritaskan realisasi elektrifikasi di Pulau Kalimantan agar secepatnya dapat mencapai 100 persen. Sejauh ini rasio elektrifikasi di wilayah Kalimantan memang belum seluruhnya dialiri listrik. Pada tahun 2019 misalnya, Deddy menyebut hanya 314 desa di Kalimantan yang menjadi target elektrifikasi PLN.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika mengikuti Rapat Kerja perdana antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). Deddy menekankan Kalimantan selama ini telah memiliki peran penting dalam hal membangun negeri melalui penerangan dengan hasil batu baranya.

 

“Yang tinggi itu cuma Kalimantan Selatan. Padahal kita ini menikmati listrik dari Kalimantan, batu baranya semua kan dari Kalimantan. Ini saya kira kita semua sebenarnya berutang kepada seluruh manusia di Kalimantan. Ini harus kita perhatikan dengan benar, apalagi ibu kota baru itu akan di Kalimantan Timur. Saya mohon terutama untuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat karena mereka adalah teras depannya republik ini,” imbuhnya.

 

Terlebih lagi dua Provinsi yang menjadi mercusuar Indonesia, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, disebutnya masih gelap gulita dan tidak sebanding dengan wilayah perbatasan Malaysia yang terang benderang. Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut hal ini harus menjadi prioritas utama PLN dan BUMN guna percepatan pembangunan negara dalam rangka menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota negara.

 

“Saya kira ini semua harus digenjot dengan benar. Karena apa? Tanpa listrik orang tidak bisa pintar. Sudah gelap gulita, mau belajar gimana anak-anak. Belum lagi bagaimana berharap ada ekonomi yang baik, industri rumah tangga misalnya, kalau listriknya tidak ada. Bahkan investor pun kesulitan, padahal kita punya hasil maritim yang besar, rumput laut yang besar tetapi tidak bisa diolah oleh masyarakat. Itu perlu perhatiannya khusus,” tukas politisi dapil Kaltara itu. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hadapi Era Disrupsi, BSN Wajib Perbaiki Birokrasi
05-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan meminta Badan Standarisasi Nasional (BSN) memperbaiki birokrasi dalam rangka memberikan standarisasi produk lokal...
Produk Bankassurance Jiwasraya Terlalu ‘Muluk’
04-12-2019 / KOMISI VI
Produk Bankassurance dari PT. Asuransi Jiwasraya dianggap sebagai produk muluk-muluk yang sesungguhnya memiliki risiko yang sangat besar. Sebab di samping...
Berikan Kemudahan Standardisasi Produk UMKM
04-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memberikan kemudahan penerapan standardisasi produk kepada pelaku...
Ratifikasi IA CEPA Harus Lindungi UMKM Indonesia
04-12-2019 / KOMISI VI
Pemerintah rencananya akan meratifikasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) pada akhir tahun ini. Ratifikasi perjanjian itu...