Legislator Harap Litbang Jirap Lakukan Pendekatan ‘Demand’

02-12-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto: Azka/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto berharap penelitian, pengembangan, pengkajian dan Penerapan (Litbang Jirap) yang dilakukan oleh lembaga dan badan riset yang ada seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), harus dengan pendekatan demand (permintaan), dan tidak selalu mengandalkan supply (penawaran).

 

“Saya sangat sepakat dengan BATAN, bahwa pendekatan Litbang Jirap itu juga harus demand, dan tidak melulu supply site. Seperti pesawat N219 yang saya tahu sekali, karena saya pernah di dalamnya, merupakan demand dari PT. DI (Dirgantara Indonesia),” ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kepala BATAN dan LIPI beserta jajaran di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (2/12/2019).

 

Ketika itu, lanjut Mulyanto, diajukan dana ke Kementerian Perindustrian, namun karena masih dalam bentuk riset akademik (bukan riset industri), pengajuan dana atau anggarannya harus ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Maka masuklah anggaran penelitian N219 ke Kemenristek, dan masuk APBN melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). “Tahun 2020 mendatang pesawat jenis tersebut akan diproduksi dalam skala industri kemudian tahun berikutnya N219 seri amphibi akan diproduksi juga,” beber Mulyanto.

 

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, berbagai usulan dari lembaga penelitian tersebut jika tidak jelas ujungnya dan siapa pelaku hilirisasinya, akan sulit terwujud. “Dan riset hanya akan berhenti sebatas prototype, atau paling tidak ke paten (pemilikan hak paten-red). Walaupun saya akui, LIPI patennya sangat bagus,” sambungnya.

 

Dari sana, Mulyanto mengusulkan agar Komisi VII DPR RI, BATAN, LIPI dan Litbang Jirap lainnya mengundang Kementerian Perindustrian untuk mengetahui apa demand-nya. Bahkan jika perlu, juga mengundang Kementerian Pertanian. Sehingga demand-nya clear, industrinya juga clear.

 

“Saya meyakini kalau inovasi yang hanya didorong oleh riset, tidak akan jadi barang. Menurut saya, inovasi itu aktornya entrepreneur yang punya hidung tajam. Ini yang harus disepakati. Karena jika terus seperti ini, hanya riset, supply, tidak berdasarkan pada demand atau permintaan industri dan kebutuhan maka Kemenristek akan muter-muter saja, tanpa ujung,” tambahnya.

 

Ke depan, ia berharap betul ketika memutuskan produk riset unggulan, sektor hilirnya harus sudah clear kurun waktu lima tahun dan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ke depan, ia berharap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dibentuk oleh Menristek menjadi loncatan besar bagi bidang riset dan industri. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kaltim Masih Kesulitan Dapatkan BBM
06-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud mengungkapkan dirinya mengumpamakan kondisi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini seperti hidup bagai tikus...
Pemerintah Diminta Sinkronkan Kebutuhan Gas untuk Pabrik Pupuk
05-12-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa memang ada sedikit permasalahan yang tidak sinkron dan harus segera diselesaikan...
Industri Petrokimia dan Pupuk Butuh Kebijakan Konprehensif
05-12-2019 / KOMISI VII
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut...
Legislator Nilai Pemerintah Lamban Dorong Kembangkan EBT
03-12-2019 / KOMISI VII
Pemerintah masih lamban mendorong pembangunan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hal ini dapat dilihat dari kebijakan harga yang kurang...