Pemerintah Perlu Beri Solusi Jangka Pendek Untuk K2

03-12-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari. Foto : Azka/mr

 

DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sembari itu, Pemerintah diimbau segera memberi solusi jangka pendek untuk menyelesaikan para pegawai honorer kategori 2 (K2). Ini penting untuk menghargai pengabdian yang panjang para honorer K2 tersebut sebelum UU ASN sendiri rampung direvisi.

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari tidak merinci lebih lanjut solusi apa yang diharapkan dari pemerintah untuk menyelesaikan para pegawai honorer K2 itu. menurutnya, solusi ini penting agar masalah honorer K2 tidak terus menumpuk tanpa penyelesaian. Pemerintah bisa saja memberi solusi berupa insentif bagi honorer K2 sebelum UU ASN direvisi.

 

“Kata kuncinya adalah bagaimana memberi penghargaan pada pengabdian. Sementara merevisi UU ASN butuh waktu. Sambil berjalan, Pemerintah bisa memberi solusi jangka pendek supaya tidak semakin panjang jumlah honorer. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian agar tak menambah penderitaan para honorer K2,” kilah Taufik saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

 

Legislator F-Nasdem DPR RI ini memastikan, Parlemen sendiri punya semangat yang tinggi menyelesaikan persolan pelik K2 ini. Namun, dari pihak Pemerintah belum terlihat solusi yang konkret untuk mengurai masalah K2. Cerita sedih para tenaga honorek K2 harus diakhiri. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan ‘Omnibus Law’
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang...
Individu Anggota DPR Diberi Hak Usulkan RUU
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Setiap individu Anggota DPR RI kini diberi hak dan kewenangan penuh untuk mengusulkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diserahkan ke...
Baleg Setujui 50 RUU Prioritas 2020
17-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI akhirnya menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prolegnas Prioritas Tahun 2020 setelah Rapat Kerja dengan Menteri Hukum...
RKUHP Masuk RUU 'Carry Over'
16-01-2020 / BADAN LEGISLASI
Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk agenda yang akan di-carry over oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Diantara RUU yang sudah...