Respon Tantangan Global, BKSAP Aktif Lakukan Diplomasi

03-12-2019 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Devi/mr

 

Dalam rangka merespon berbagai peluang dan tantangan regional maupun global, serta  demi memberikan dukungan penuh kepada diplomasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI secara aktif dan konstruktif melakukan pelbagai kegiatan diplomasi, baik secara berkelompok atau individual, bilateral maupun multilateral.

 

Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera  dalam kegiatan 'BKSAP Day' saat Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Lampung (Unila), Kota Bandar Lampung, Selasa (3/12/2019). Mardani mengatakan, BKSAP berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, baik secara berkelompok atau perorangan, bilateral maupun multilateral, melalui organisasi parlemen di level global ataupun internasional.

 

"Perjuangan mewujudkan kepentingan nasional Indonesia melalui panggung diplomasi di lingkup bilateral atau multilateral, regional maupun internasional di masa yang akan datang sesungguhnya menunggu kontribusi semua pihak, termasuk kalangan akademik dan mahasiswa," ucap Mardani.

 

Politisi Fraksi PKS itu mengatakan, diplomasi parlemen dalam praktiknya selalu berkordinasi dan bersinergi dengan pemerintah. Adapun nilai tambah diplomasi parlemen adalah tidak kaku atau fleksibel dibandingkan dengan diplomasi yang dilakukan eksekutif.

 

Di Indonesia, lanjutnya, diplomasi parlemen menjadi salah satu mandat DPR RI yang merupakan bentuk pelaksanaan multi-track diplomacy. "Diplomasi parlemen juga merupakan aplikasi dari diplomasi total, yang artinya adalah diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang memandang substansi permasalahan secara integratif," tandasnya.

 

Ia menambahkan, diplomasi tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, Non Governmnet Organization (NGO) dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya atau kombinasinya termasuk parlemen.

 

"Dengan diplomasi total, terdapat banyak langkah kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa. Alasan utama dari seruan diplomasi total ini didasarkan atas asumsi yang sederhana yaitu pemerintah terkadang menemui kesulitan ketika berinteraksi dengan beberapa isu di level regional dan global yang kian rumit, terutama karena karakter diplomasi pemerintah yang sangat formal dan seringkali kaku," tutur Mardani.

 

Melalui konsep diplomasi total, sambungnya, upaya diplomasi diharapkan akan berjalan lebih efektif dan fleksibel serta memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. "Diplomasi parlemen dapat dengan mudah melakukan dialog dengan pihak-pihak oposisi sebuah negara tertentu yang bertujuan menggali perspektif berbeda sehingga mendapatkan potret utuh terkait sebuah permasalahan," paparnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa posisi parlemen terhadap sebuah isu regional dan global bisa saja berbeda dengan posisi pemerintah. "Dunia dewasa ini tidak lagi relevan disebut global village. Saat ini situasinya lebih tepat disebut global home yang lebih kecil lagi dari pada global village, yakni suatu masa yang di dalamnya penduduk dunia bisa saling berkomunikasi layaknya sebuah keluarga dalam satu rumah kecil," ungkapnya.

 

Mardani menerangkan, kemudahan-kemudahan yang ada berkat teknologi digital saat ini telah memengaruhi perilaku manusia sekaligus sebagai peluang dan tantangan sebagai individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. "Dalam konteks inilah diplomasi total diperlukan dengan melibatkan semua elemen kekuatan bangsa (multi-track diplomacy) termasuk parlemen untuk merespon isu-isu regional dan global agar kepentingan Indonesia tidak terganggu," kata Mardani.

 

Sebagai informasi, BKSAP diberikan mandat merumuskan kebijakan diplomasi DPR RI dengan fokus mempromosikan visi, misi dan prioritas kebijakan luar negeri pemerintah. "BKSAP saat ini juga tengah mengkaji rencana strategis (Renstra) diplomasi DPR untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Oleh karenanya, sejumlah masukan sangat diperlukan untuk penyempurnaan Renstra tersebut," pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP DPR - Parlemen Tiongkok Komitmen Kawal Keberagaman
05-12-2019 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan BKSAP dan Parlemen Tiongkok berkomitmen untuk...
DPR Tingkatkan Kerja Sama ‘People To People’ Dengan Ethiopia
04-12-2019 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani menerima kunjungan Ethiopian Ambassador to Indonesia Admasu Tsegaye, dalam...
Parlemen dan Pemerintah Jadi Ujung Tombak Diplomasi
04-12-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan Parlemen merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan...
Diplomasi yang Dilakukan Eksekutif Belum Maksimal
03-12-2019 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai bahwa diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah...