BKKBN Kian Tak Dengar Gaungnya

05-12-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik lemahnya sosialisasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) ke masyarakat.

 

"Orde lama, gaung program BKKBN gencar sekali sampe ke pelosok, tapi sekarang tidak terdengar, BKKBN seperti ada dan tiada. Padahal, program di BKKBN harus terus disemarakkan dengan mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dengan mengaktualisasikan fungsi keluarga," ungkapnya di sela-sela RDPU dengan Forum Komunikasi PLKB Non-PNS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

 

Menurutnya, jika Presiden Jokowi memerintahkan supaya pembangunan itu mengacu kepada kependudukan, maka pemerintah harus membuat formula untuk memperkuat BKKBN. "BKKBN ini mau dibawa ke mana, gaungnya sudah tidak terdengar, padahal kita tahu  pembangunan mengacu pada kependudukan. Pemerintah perlu segera membuat formulasi mau dibawa kemana BKKBN ini, apakah mau di perkuat atau seperti apa, kalau diperkuat berarti perlu didukung dari berbagai hal baik anggaran hingga SDM," ungkapnya. 

 

Terkait nasib pekerja lapangan keluarga berencana (PLKB) non PNS yang merupakan garda terdepan dalam mengkampanyekan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pihaknya akan mendukung peningkatan kesejahteraan para PLKB non PNS tersebut.

 

"Kami mengapresiasi PKLB non PNS. Kami akan perjungakan nasib teman-teman yang telah mengkampanyekan program ini dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk," tutupnya. (rnm/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelayanan RS Harus Sepadan Dengan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
17-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempersoalkan pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya,...
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tambah Beban APBD
17-01-2020 / KOMISI IX
Berlakuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menimbulkan keresahan pada Pemerintah Daerah. Pasalnya, dengan adanya...
‘Omnibus Law’ Cipta Lapangan Kerja Harus Prioritaskan Hak dan Kewajiban Pekerja
17-01-2020 / KOMISI IX
Kalangan pekerja menilai Omnibus Law UU tentang Cipta Lapangan Kerja hanya akan merugikan kaum pekerja. Kekhawatiran itu diperkuat dengan tidak...
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi IX Segera Panggil Pihak Terkait
17-01-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan dengan tegas bahwa pada rapat terakhir Komisi IX DPR...