Industri Petrokimia dan Pupuk Butuh Kebijakan Konprehensif

05-12-2019 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Azka/rni

 

 

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut Sub Holding yang membahas pasokan, kebutuhan, dan harga gas bumi untuk industri petrokimia dan pupuk, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengharapkan adanya kebijakan yang komprehensif menyangkut industri petrokimia dan pupuk.

 

“Pada dasarnya kita ingin memperoleh sebuah kebijakan yang komprehensif menyangkut industri petrokimia dan pupuk, mengingat industri petrokimia sudah menjadi industri yang strategis kedepan,” ucap Sugeng Suparwoto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Menurutnya, refinery atau pemurnian harus diintegrasikan juga dengan petrokimia agar nilai keekonomisannya bisa terjangkau dengan baik.

 

“Komisi VII melihat bahwa segala kepastian di dua industri ini harus segera ada, yakni utamanya adalah kepastian tentang bahan baku, yang dalam hal ini adalah gas. Terobosan apapun harus kita buat,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan, kondisi defisit neraca migas yang terjadi saat ini masih akan berlangsung dalam waktu yang lama.

 

“Ada pandangan yang menyebutkan bahwa neraca migas kita itu keliru. Kalau disebut defisit atau surplus, ekspor kurang impor. Soal gas misalnya, seberapa banyak gas kita yang dihasilkan didalam negeri yang diekspor. Kebutuhan (gas) dalam negeri adalah 65 persen dan sisanya yang diekspor sebesar 35 persen. Ada pandangan, Kalau ingin neraca migas kita baik, maka semua gas yang dihasilkan diekspor. Dengan ekspornya bertambah dan sudah lebih besar daripada impor, maka neraca migas itu menjadi surplus. Saya khawatir, kalau itu pandangannya, maka pupuk tidak akan dapat alokasi. Padahal, 90 persen adalah untuk kepentingan petani,” kata Gus Irawan.

 

Ia mengaku khawatir, akan adanya upaya yang memperbaiki neraca migas dengan mengurangi atau menambah ekspor. Mungkin harus ada redefinisi soal neraca migas itu. “Pertamina punya kilang di luar negeri, katanya kalau Pertamina membawa minyaknya yang di luar negeri ke sini dicatat sebagai impor. Kalau demikian maka akan menambah besar lagi defisit. Kinerja ESDM seolah-olah melulu di neraca itu. Kalau itu kinerjanya ESDM, maka orang ESDM akan menambahkan ekspor dan alokasi buat pupuk yang di ujungnya adalah buat petani menjadi sangat kurang,” tandasnya. (dep/es,mh)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
SKK Migas Harus Turun Langsung Tangani Tingginya Harga Gas Industri
16-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK...
Indonesia Harus Eksplore SDA di Wilayah 3T
16-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Arkananta Akram berharap Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas...
Pemerintah Harus Hati-Hati Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg
15-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berhati-hati jika benar-benar ingin menarik subsidi...
Legislator Dukung Program Modifikasi Cuaca oleh BBTMC
10-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung peningkatan anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), khususnya Balai Besar Teknologi Modifikasi...