Komisi XI Dukung Percepatan Penyelesaian Proses Kepabeanan Kaltim

06-12-2019 / KOMISI XI

Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Foto : Ria/mr

 

Ketua tim kunjungan spesifik Komisi XI DPR Ramson Siagian mengatakan mendukung percepatan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) regional Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim) untuk kelancaran lalu lintas barang masuk dan keluar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

 

"Mereka menyampaikan pemerintah menargetkan customs clearance time adalah 0,89 hari, di Kalbagtim sendiri mampu menyelesaikan 0,33 hari. Bahkan, saat ini mereka menjalankan smart customs and excise melalui CEISA 4.0, kami mendukung demi kelancaran lalu lintas barang masuk dan keluar tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ungkap Ramson usai meminpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Balikpapan beserta jajaran di Kantor Keuangan, Balikpapan, Kaltim, Jumat (2/12/2019). 

 

Kemudian, untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan efesiensi biaya pelaku usaha di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta di wilayah perbatasan, Ramson mengatakan, pihaknya mendukung proses pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dilakukan DJBC Kaltim. 

 

Menurut Ramson, inovasi pembentukan PLB patut diapresiasi karena menjadi saluran bagi masuknya barang-barang impor yang akan dijual secara legal, sehingga akan meningkakan penerimaan. "Fasilitas  PLB akan membawa dampak ekonomi yang positif pada peningkatan pemerintah dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak, karena adanya transparansi barang-barang yang diimpor ke Indonesia baik dari sisi jumlah, jenis, dan, juga harga," ungkapnya. 

 

Terakhir, Legislator F-Gerindra itu mengatakan pihaknya mendukung upaya-upaya peningkatan intelejen dan pencegahan masuknya barang-barang larangan ke wilayah Kalimatan Timur melalui peningkatan pada upaya Intelegen, Patroli, sinergi, Internal Capacity building, penguatan sarpras serta smart daya analysis

 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor  DJBC Kalimantan Bagian Timur Rusman Hadi menyampaikan waktu penyelesaian kepabean di Kalimantan Bagian Timur rata-rata 0,33  hari dari target yang ditentukan pemerintah 0,89 hari. 

 

"Dalam customs clearance kami menerapkan sejumlah kebijakan mulai dari joint inspection Bea Cukai dengan Karantina, optimalisasi delivery order online, penerapan auto gate system di semua tempat perimbunan. Selain itu, upaya percepatan kinerja customs clearance kami melakukan asistensi kepada pengguna jasa kepabeanan di bidang impor dan melakukan pemeriksaan barang (pada jalur merah) serta memanfaatkan informasi dan teknologi melalui CEISA (Customs & Excise Information System & Automation) 4.0," ungkapnya. 

 

Sementara dalam upaya pencegahan barang ilegal, pihaknya mengaku tengah mengencarkan upaya penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat. sementara dalam pengawasan, pihaknya melakukan enam program dalam pencegahan barang ilegal. 

 

Mulai dari Internal Capacity Building, yaitu upaya peningkatkan kompetensi pegawai. Kedua, Penguatan sarana dan prasarana melalui optimalidasi unit anjing pelacak (K-9), BKO Kapal Patroli, Modernisasi Tools. Ketiga, Smart Data Analysis melalui CEISA 4.0. 

 

Keempat, Intelijen, merupakan upayah KWBC untuk menganalisa dara-data yang ada untuk menunjang pengawasan barang ekspor dan impor ilegal. Kelima, Patroli dan terkahir membangun sinergi. 

 

Kunjungan kerta spesifik Komisi XI DPR RI yang dipimpin Ramson Siagian (F-Gerindra) juga diikuti oleh Anggota Komisi XI lainnya, yaitu Sihar Sitorus dan Dolfie (F-PDI Perjuangan), Satori (F- Nasdem), Ela Siti Nuryamah, Ali Ahmad (F-PKB), dan Anis Byarwati (F-PKS). (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masih Ada ‘Silo’ Antar Industri Keuangan dalam OJK
15-01-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan masih adanya mentalitas ‘silo’ antara industri keuangan dalam keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan...
Achmad Hatari Dukung Peningkatan DID Maluku Utara
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendukung peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk kabupaten/ kota di Provinsi...
Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Cari Sensasi
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, hingga kini belum ada keputusanfinal mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau...
Temuan BPK Penting Bagi Penyelidikan Kasus Jiwasraya
10-01-2020 / KOMISI XI
Permasalahan yang melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menelan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, semakin mengarah ke titik...