LPS Perlu Sosialisasikan Diri

07-12-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah. Foto : Husen/mr

 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diimbau aktif menyosialisasikan diri ke tengah masyarakat agar bisa diketahui apa tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang punya otoritas menjamin simpanan masyarakat di perbankan. Mayoritas masyarakat masih asing dengan peran LPS dalam dunia keuangan dan perbankan.

 

Imbauan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah saat diwawancara usai mengikuti pertemuan dengan LPS di Seminyak, Bali, Jumat (6/12/20219). Masyarakat di Indonesia bagian timur justru paling merasa asing dengan peran LPS. "Saya kira sebagian besar masyarakat di Indonesia bagian timur belum mengenal dengan baik. LPS itu, kan, tugasnya selain mengatasi juga mencegah krisis keuangan," jelas Wartiah.

 

Masyarakat perlu diberi pemahaman yang utuh tentang peran LPS agar merasa nyaman menyimpan dananya di perbankan. "Saya belum melihat secara langsung sosialisasi untuk memperkenalkan LPS, apalagi di NTB. Saya berharap diperbanyak sosialisasi keberadaan LPS untuk menerangkan kepada masyarakat tugas pokok dan fungsinya agar masyarakat tahu bahwa uang simpanan mereka terjamin di bank," kilah legislator asal NTB tersebut.

 

Pada bagian lain, politisi PPP itu mengatakan, saat ini banyak bank terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi LPS karena mismanajemen atau kurang modal. Di Bali ada tujuh BPR dilikuidasi. Sementara di Jawa Barat 36, Sumatera Barat 19, dan Jawa Timur 9. Namun, ia mengingatkan bahwa banyaknya BPR yang dicabut izin operasionalnya bukan indikator keberhasilan kinerja LPS.

 

"Saya berharap jangan melihat banyaknya bank yang dilikuidasi LPS sebagai indilator keberhasilan. Tetapi bagaimana LPS mampu mencegah likuidasi tersebut. Di sini perlu kerja sama yang baik dengan Otoritas Jasa Keuangan agar tak banyak BPR dilikuidasi. Saya ingin semua BPR tetap sehat. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengatasi BPR yang bermasalah," tutup Wartiah. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masih Ada ‘Silo’ Antar Industri Keuangan dalam OJK
15-01-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan masih adanya mentalitas ‘silo’ antara industri keuangan dalam keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan...
Achmad Hatari Dukung Peningkatan DID Maluku Utara
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendukung peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk kabupaten/ kota di Provinsi...
Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Cari Sensasi
15-01-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, hingga kini belum ada keputusanfinal mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau...
Temuan BPK Penting Bagi Penyelidikan Kasus Jiwasraya
10-01-2020 / KOMISI XI
Permasalahan yang melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menelan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, semakin mengarah ke titik...