Mekanisme Magang Jadi Solusi Perekrutan TA DPRD

09-12-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Bagian Badan Musyawarah, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Zaqki Zachariaz Thamrin. Foto : Mentari/mr

 

Kepala Bagian Badan Musyawarah, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Zaqki Zachariaz Thamrin mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Nias Selatan, untuk membuka mekanisme magang bagi mahasiswa/i universitas setempat menjadi tenaga ahli (TA). Ini penting untuk memberi dukungan keahlian bagi Anggota DPRD. Namun, persoalannya, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, tidak memeiliki anggaran yang cukup dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)untuk merekrut TA.

 

“Mungkin bisa dilakukan dengan mekanisme magang bagi mahasiswa-mahasiswi di universitas-unversitas di sekitar DPRD tersebut, ataupun universitas negeri terdekat dari situ yang kemudian bisa dilakukan assesment terhadap mereka, kemudian bisa melakukan perbantuan. Semoga ini bisa memberikan daya lebih bagi kinerja DPRD setempat,” katanya usai menerima Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Nias Selatan.

 

DPRD Kab. Nias Selatan berkunjung ke DPR untuk mengonsultasikan soal penyusunan rencana kerja DPRD dan tugas pokok fungsi DPRD di Ruang Rapat Biro Kesekretaritan Pimpinan, Setjen dan BK, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

 

Zacky juga menuturkan bahwa persoalan TA hampir dirasakan oleh seluruh DPRD se-Indonesia. Oleh karenanya butuh pergerakan yang masif DPRD terkait perekrutan TA ini. Persoalnnya memang tidak dimungkinkannya PAD untuk mengelola hal tersebut.

 

Terkait penyusunan rencana kerja, Zacky juga menjabarkan dengan lugas tentang penyusunan rencana kerja, baik dalam satu tahun masa sidang, maupun dalam satu tahun ke depan. Namun, yang terpenting adalah peran DPRD dalam melakukan dialog dengan pemerintah, utamanya peran pengawasan yang ada, dimana hasil kerja pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah itu yang harus diejawantahkan dalam kinerja mereka.

 

“Peran-peran fungsi pengawasan sebuah DPRD terkait dengan hasil kerja apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif dan itu yang harus diejawantahkan dalam kerja-kerja beliau ini,” tuturnya.

 

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nias Selatan Sajatul Legiawan menyatakan, dari hasil konsultasi ini, pihaknya akan kembali membahas penyusunan jadwal dan kemungkinan merubah tata tertib DPRD. Hal ini masih akan disesuaikan dengan kerja DPRD Kabupaten Nias Selatan.

 

Soal reses, Sajatul juga mengatakan bahwa reses masa sidang I Tahun sidang 2019-2020 sudah dilakukan dan reses mendatang dirinya akan mengangkat aspirasi masyarakat ke pemerintah. “Reses ini nantinya menyangkut aspirasi masyarakat untuk kita sampaikan ke pemerintah. Untuk tahun 2021 apa yang sudah kita tampung dan kita serap dari masyarakat tentu kita akan ajukan ke pemerintah untuk anggaran 2021,” tutupnya. (ndy/mh)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BK DPR Gelar Konferensi ICMSS ke-19
18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Badan Keahlian (BK) DPR RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menggelar Konferensi Internasional Indonesian Capital Market...
Sekjen DPR Terima Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Self Assessment Maturitas SPIP
18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jendral DPR RI, Indra Iskandar menerima laporan hasil penjaminan kualitas atas self assessment maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)...
Perlu Sinergi DPRD dengan Pemerintah Daerah Kembangkan Industri Pariwisata
17-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan DPR RI Restu Pramojo Pangarso menilai perlu ada sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah...
Kapus Perancangan Undang - Undang Terima DPRD OKU Timur
17-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Insentius Samsul menerima kunjungan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur di ruang rapat...