Pengangguran Banten Tempati Posisi Kedua, Tapi Kemiskinan Turun

10-12-2019 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Suci/mr

 

Komisi X DPR RI menemukan fakta unik yang terjadi di Provinsi Banten, dimana tingkat pengangguran menempati posisi kedua di seluruh Indonesia dengan angka 8,11 persen, namun  fakta bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin tercatat 9,22 persen pada tahun 2002. Namun, pada Maret 2019 menjadi 5,09 persen atau turun 4,13 persen.

 

Fakta tersebut di atas menjadi salah satu temuan yang dijumpai Komisi X DPR RI saat berkunjung ke Kota Tangerang dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik terkait pendidikan  vokasi yang diterima oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten M. Yusuf di Kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Senin (9/12/2019).

 

“Sesungguhnya kita menjumpai banyak temuan, memang dipertanyakan apakah kemudian kita akan bersikukuh  untuk terus dengan link and match, ini masih relevan atau tidak. Faktanya, lucu terjadi di Tangerang bahwa Banten itu merupakan daerah posisi kedua di pengangguran. Tetapi fakta bahwa kemiskinan di sini turun,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

 

Selain itu, sambung Fikri, ia juga menemukan  lulusan SMK  di Banten tidak menghasilkan pekerja yang memenuhi kualifikasi, yang artinya lulusan SMK di Banten tidak diterima di dunia industri. Bahkan 8 persen lebih dari lulusan SMK yang rata-rata per tahun meluluskan 85 ribu lulusan  tidak diterima di dunia industri. “Berarti pendidikan terutama SMK atau sekolah vokasi di sini tidak match dengan dunia industri,” pungkasnya.

 

“Tetapi kalau melihat tingkat kemisikinan turun, jangan-jangan mereka sudah melakukan aktivitas pekerjaan, hanya standar bahwa dia dikatakan tidak nganggur. Itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi mungkin mereka hanya kerja 2 jam saja, tapi sudah cukup untuk menghidupi kehidupannya. Sehingga dia bebas dari kemiskinan,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Selanjutnya, Fikri menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten yang dihadiri Direktur Pembinaan Ilmu Pendidikan Menengah dan Kebutuhan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi X DPR RI meminta masukan-masukan dan kajian terhadap banyak pekerjaan yang sekarang mungkin sudah tidak relevan, artinya jurusan-jurusan tertentu perlu ditutup karena pekerjaannya sudah tidak ada. Atau muncul pekerjaan baru, itu yang disebut dengan disrupsi yang dulu tidak ada sekarang ada, berarti harus diadakan.

 

“Ini juga harus segera direspon oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghadapi era yang mudah berubah ini. Inilah diskusi kita dan banyak masukan, kami  berharap bisa memberikan rekomendasi dan masukan kepada menteri. Karena UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sudah masuk ke Prolegnas untuk direvisi, maka salah satu kontennya adalah beberapa hal ini yang sudah kita serap dari Kota Tangerang,” papar legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

 

Sebelumnya saat  pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi X DPR RI, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten M. Yusuf menginformasikan dari 727 Jumlah SMK di Provinsi Banten tiap tahunnya rata-rata meluluskan 85.000  lulusan. Pemerintah Provinsi Banten sudah memfasilitasi untuk ada Mou dengan dunia industri khususnya untuk kerja praktek.

 

“Jadi para pelajar SMK  dipersilakan untuk melakukan prakek di dunia industri yang ada di Banten. Tahun 2017 terdapat 210 MoU, tahun 2018 ada 300 MoU, dan 514 MoU pada tahun 2019. Mengalami kenaikan, ada keinginan sebetulnya jangan hanya praktek tetapi juga bisa diterima di pekerjaan,” katanya.

 

Sementara itu, terkait tingginya tingkat pengangguran di Banten dimana penyumbang terbesarnya adalah lulusan SMK, ia menyatakan bahwa ada ketidakcocokan antara skill lulusan SMK  dengan yang dibutuhkan di industri-industri. Ia juga menyampaikan, walaupun pengangguran di Provinsi Banten menempati posisi kedua, namun tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurun. (sc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Sosialisasi Pelarangan Plastik di Sekolah
14-01-2020 / KOMISI X
Sosialisasi kampanye pelarangan penggunaan plastik di sekolah butuh sosialisasi masif. Ini penting dilakukan agar semua peserta didik termasuk tenaga kependidikan...
Pendidikan Non Formal Tetap Dibutuhkan Masyarakat
14-01-2020 / KOMISI X
Eksistensi pendidikan non formal tetap dibutuhkan masyarakat, selain pendidikan formal. Pendidikan non formal sangat berkontribusi membantu masyarakat yang putus sekolah...
Larangan Penggunaan Plastik di Sekolah Diapresiasi
14-01-2020 / KOMISI X
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mulai berkampanye pelarangan penggunaan plastik di sekolah-sekolah. Kampnye yang disambut baik oleh...
Venue Tidak Siap, Papua Hapus 10 Cabor PON
13-01-2020 / KOMISI X
Sepuluh cabang olahraga (cabor) bakal tidak dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Provinsi Papua sendiri beralasan, kesepuluh...