Pemkot Surakarta Berkomitmen Sukseskan Pilkada 2020

10-12-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Paryono. Foto : Azka/mr

 

Pemerintah Kota Surakarta, KPUD dan Bawaslu Surakarta telah menyetujui dan menandatangani penganggaran untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Surakarta sebesar Rp 15 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 17,8 miliar. Dalam pembiayaan Pilkada 2020 di Surakarta, pembiayaan tersebut melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggota Komisi II DPR RI Paryono mengatakan bahwa dalam penganggaran NPHD di Surakarta sudah tidak terjadi masalah dan sudah di setujui oleh Pemkot Surakarta.

 

“Hanya ada permasalahan sedikit di daerah Demak, tetapi sudah dimediasi oleh Mendagri. Untuk secara umum sudah tidak ada masalah. Naskah perjanjian hibah daerah di Kota Surakarta sudah ditandatangani per tanggal 1 Oktober. Artinya untuk penganggaran Pilkada serentak 2020 dari 21 kabupaten kota ini sudah tidak ada persoalan yang berarti,” ujar Paryono usai pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Wali Kota Surakarta, KPUD dan Bawaslu Surakarta, di kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (9/12/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi Pemda dalam perekaman KTP-elektronik yang berjalan dengan baik. Dari total potensi 426.000 masyarakat sudah tercatat, tinggal 301 masyarakat yang belum direkam, karena bekerja atau merantau ke luar daerah. “Untuk perekaman KTP-el sudah menyeluruh. Masih ada waktu untuk menyelesaikan yang 301 itu. Saya optimis dengan melihat keseriusan penyelenggara dan juga Wali Kota terhadap penyelenggaraan Pilkada ini, saya yakin akan berjalan dengan lancar dan tertib,” ungkapnya

 

Sementara tentang netralitas ASN masih menjadi persoalan umum yang menjadi isu setiap Pemilu, baik itu Pilkada, Pileg, Pilpres. Ia menambahkan itu merupakan hal yang wajar terjadi, tetapi tinggal bagaimana para pemimpin di daerah untuk berkomitmen menyelenggarakan Pemilu yang jujur adil dan netral. “Dari paparan Wali Kota, ia menekankan kepada seluruh ASN yang ada di Surakarta harus netral. Apabila terbukti tidak netral, akan diberi sanksi. Artinya sudah ada kemauan dari penyelenggara dan juga penguasa di daerah untuk berkomitmen," tutup politisi dapil Jawa Tengah IV itu. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alokasi Anggaran untuk Daerah Perbatasan Harus Optimal
22-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan...
Persoalan Batas Negara Masih Belum Selesai
22-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan bahwa sampai dengan saat ini, persoalan tentang batas negara masih juga belum terselesaikan...
Legislator Usulkan Guru Honorer Daerah Terpencil Diangkat PNS tanpa Tes
20-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah...
Status Pegawai dalam UU ASN Hanya Ada PNS dan PPPK
20-01-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)...