Khilafah dan Jihad Bisa Tetap Masuk Kurikulum

11-12-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis. Foto : Arief/mr

 

Materi khilafah dan jihad yang diperbincangkan publik terus mengundang kontroversi. Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 telah melarang materi keduanya masuk dalam kurikulum. Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengimbau Pemerintah memahami dulu terminologi makna keduanya, agar tetap bisa masuk kurikulum.

 

“Pemerintah harus memahami terminologi agama secara lengkap dan jangan sampai paranoid terhadap realita sejarah," nilai Iskan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (11/12/2019). Khilafah dan jihad telah menjadi bagian dalam sejarah Islam. Kepmen Agama tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, menurut Iskan, bertentangan dengan konstitusi.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengutip UUD NRI Tahun 1945, pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal inilah yang bertentangan dengan Kepmen tersebut. Untuk itu ia mengimbau Kemenag, agar tetap memasukkan materi jihad dan khilafah dalam pelajaran agama di sekolah dan madrasah-madrasah.

 

Pemerintah tak perlu khawatir karena materi itu bisa jadi khasanah pengetahuan bagi para siswa. Istilah khilafah muncul sebagai realita sejarah ketika ada kekuasaan Khalafaurrasyidin, Khilafah umayyah, Khilafah Abbasiyah, sampai Khilafah Turki Ustmani. Legislator dapil Sumatera Utara ini memandang, murid-murid harus tahu fakta sejarah tersebut dengan harapan akan terbangun nilai-nilai positif tentang berbangsa dan bernegara.

 

"Para guru dalam pengajarannya bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang dianut di negara kita, yaitu negara yang berideologi Pancasila," tandas Iskan. Ia mengingatkan, ketika penjajahan di Nusantara, pahlawan yang terdiri dari kiai dan santri menyerukan jihad untuk membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan. Bahkan, kata jihad juga disebut dalam Al Qur’an yang mengajarkan semangat berjuang mempertahankan kehormatan bangsa dan negara. 

 

“Kemenag memperluas makna jihad dalam terminologi agama dengan menafikkan makna perang adalah pembodohan intelektual. Konsensus kita dalam bernegara yang 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga bersama," tutup Iskan. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...