Legislator Minta Pengganti UN Bukan Kebijakan Tukar Nama

13-12-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin. Foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menyatakan dukungannya atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada tahun 2021. Namun ia mengingatkan, kebijakan pengganti UN itu bukan sekedar tukar nama.

 

Artinya kebijakan tersebut harus benar-benar memberi kemanfaatan disektor pendidikan. “Kebijakan Menteri yang baru ini, tentu kita sambut untuk lebih baik. Salah satu usahannya itu mau hapus Ujian Nasional tapi jangan asal tukar nama,” tegas Djohar di sela-sela Raker Komisi X DPR RI dengan Mendikbud di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

 

Djohar turut menyoroti penyelenggaraan kegiatan belajar di daerah, khususnya daerah terpencil. Menurutnya, hal itu tidak dapat disamakan di setiap daerah, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan beragam kondisi geografi, sehingga lebih baik apabila Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tiap daerah diserahkan kepada setiap daerah.

 

Politisi Partai Gerindra itu berharap agar Mendikbud mengutamakan kepentingan lokal yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sektor pendidikan, sehingga kebijakan yang diterapkan di setiap daerah akan sesuai dengan standar kemampuan daerah masing-masing.

 

“Kami mengharapkan ini ada kepentingan local, jadi kebijakan lokal harus diutamakan. Bagaimana daerah itu membuat ujian untuk mengatur standar. Mutu standar itu diserahkan daerah masing-masing, tidak harus sama modelnya, kan bisa berbeda. Jadi kita kan mau tahu kemampuan masyarakat di pendidikan, di suatu tempat itu kan harus ada tolok ukurnya, yang dikatakan secara nasional,” jelasnya. (srw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Sosialisasi Pelarangan Plastik di Sekolah
14-01-2020 / KOMISI X
Sosialisasi kampanye pelarangan penggunaan plastik di sekolah butuh sosialisasi masif. Ini penting dilakukan agar semua peserta didik termasuk tenaga kependidikan...
Pendidikan Non Formal Tetap Dibutuhkan Masyarakat
14-01-2020 / KOMISI X
Eksistensi pendidikan non formal tetap dibutuhkan masyarakat, selain pendidikan formal. Pendidikan non formal sangat berkontribusi membantu masyarakat yang putus sekolah...
Larangan Penggunaan Plastik di Sekolah Diapresiasi
14-01-2020 / KOMISI X
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mulai berkampanye pelarangan penggunaan plastik di sekolah-sekolah. Kampnye yang disambut baik oleh...
Venue Tidak Siap, Papua Hapus 10 Cabor PON
13-01-2020 / KOMISI X
Sepuluh cabang olahraga (cabor) bakal tidak dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Provinsi Papua sendiri beralasan, kesepuluh...