Sekolah Harus Miliki Sarpras Memadai

19-12-2019 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno. Foto: Rizki/SF

 

 

Pendidikan dan sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan tidak adanya sekolah yang memiliki standar pendidikan yang baik dan sarana prasarana sekolah yang tidak memadai, membuat anak didik tidak fokus dalam menjalankan kegiatan belajar. Kualitas pendidikan masyarakat Indonesia berpotensi jadi terganggu.

 

Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno beserta Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI menyoroti kondisi bangunan SMA Negeri 3 Surabaya yang cukup memprihatinkan. Dimana konstruksi bangunan khususnya pilar-pilar gedung yang sudah rusak, sehingga dapat membahayakan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

 

“Kondisi SMAN 3 Surabaya kami melihat bangunan juga cukup memprihatinkan, karena beberapa konstruksi bangunannya sudah mulai rapuh. Ini tentunya kalau dibiarkan saja kami takut bahwa bangunan ini bisa membahayakan keselamatan guru maupun murid-murid," kata Puti di sela-sela peninjauan SMAN 3 Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/12/2019).

 

Selain kondisi bangunan sekolah, legislator PDI-P ini mendapatkan temuan mengenai status tanah sekolah yang belum jelas, milik Pemerintah Daerah atau milik TNI Angkatan Laut (AL). Sehingga dana dari Pemerintah Pusat untuk merevitalisasi sekolah tidak dapat disalurkan ke sekolah tersebut jika status tanahnya belum milik Dinas Pendidikan Surabaya.

 

Ke depannya Puti mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk duduk bersama dengan jajaran TNI AL guna menyelesaikan permasalahan status tanah SMAN 3 Surabaya tersebut, agar bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat dapat tersalurkan dengan baik.

 

“Sehingga harapan Komisi X, pendidikan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Harapan saya tentunya kedatangan kami Komisi X DPR dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi sekolah untuk merevitalisasi dan membangun sarana dan prasarana serta memperjelas status tanahnya." tutup Puti. (qq/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Pemerintah Cabut Ijin Keramba-Keramba Ikan di Danau Toba
18-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI DJohar Arifin Husin meminta kesepakatan pemerintah daerah yang berada di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara...
Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Kearifan dan Kesejahteraan Penduduk Lokal
18-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes meminta pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus memperhatikan kearifan dan kesejahteraan penduduk lokal...
Tolak Revitalisasi TIM, Para Seniman Temui Komisi X
17-02-2020 / KOMISI X
Para seniman dan budayawan yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM), menolak revitalisasi TIM yang sedang dilakukan...
Anggota DPR Dorong Pembangunan Infrastruktur di Labuan Bajo
17-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RIFahmi Alaydroesmenekankan agarpemerintah meningkatkan pembangunan sarana infrastruktur penunjang pariwisata dalam rangka menarik minat pengunjung ke destinasi...