Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono. Foto: Husen/SF

Anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) sudah meningkat menjadi Rp 7,42 triliun pada 2020 dari sebelumnya Rp 5,35 triliun pada 2019. Peningkatan anggaran ini diharapkan meningkatkan pula kinerja BIN, termasuk BIN Daerah (Binda), terutama dalam mendeteksi dini acaman kerawanan keamanan dan pertahanan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono mengungkapkan hal ini saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Utara, di Manado, Sulut, Kamis (19/12/2019). Peningkatan pagu anggaran yang signifikan ini menuntut BIN merealisasikan profesionalismenya dalam menjaga kawasan, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain seperti Sulut ini.

"Dapat kami informasikan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 ini BIN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7,42 triliun. Anggaran ini naik secara signifikan dari Pagu Alokasi Anggaran BIN T.A. 2019 sebesar Rp 5.35 trilun. Untuk itu, Komisi I perlu mengetahui sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan oleh Binda guna mendukung pengamanan di wilayah-wilayah rawan konflik di Indonesia," kata Bambang.

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, BIN perlu meningkatkan kemampuan personel dan peralatan seiring penambahan anggaran itu. Namun, di pihak lain Kabinda Sulut Didit Maryono menyatakan, saat ini BIN sendiri kekurangan personel. Binda Sulut sendiri hanya memiliki 21 personel. Jumlah yang sangat tidak memadai dibanding luasnya kawasan yang harus diawasi.

Didit menjelaskan, mestinya BIN bisa merekrut personil lewat jalur khusus. Tapi, terkendala aturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan RB. Ini perlu dipikirkan bersama mengingat rekrutmen personel BIN bisa tertutup. Selain harus mengawasi 14.544,36 km luas Sulut, Binda Sulut juga harus mengawasi tiga pulau terdepan yang berbatasan dengan Filipina, yaitu Miangas, Marampit, dan Marore. (mh/sf)