Temuan BPK Penting Bagi Penyelidikan Kasus Jiwasraya

10-01-2020 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/Man

 

Permasalahan yang melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir menelan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, semakin mengarah ke titik terang tatkala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan hasil pemeriksaannya baru-baru ini. Berdasarkan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK dalam kurun waktu 2010-2019, diungkapkan bahwa penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya yaitu kesalahan mengelola investasi dalam perusahaan.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati turut mengapreasiasi kinerja BPK yang menyampaikan temuan-temuan tersebut. Berdasar pada permintaan Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPRXI/2019 tertanggal 20 November 2019, BPK didorong untuk melakukan PDTT lanjutan yang nantinya akan membantu dalam proses penyelidikan.

 

“BPK sebagai lembaga keuangan pemerintah sudah diminta khusus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus Jiwasraya. Saya tentu mengapresiasi kinerja dari teman-teman BPK, temuan itu akan menjadi sumber valid yang akan membantu penyelidikan lebih lanjut terhadap penyelidikan kasus Jiwasraya,” kata Anis melalui pesan singkat kepada Parlementaria, Jumat (10/1/2020). 

 

Salah satu temuan yang menyita perhatian politisi Fraksi Partai PKS itu diantaranya pembukuan laba semu yang dilakukan sejak tahun 2006 melalui window dressing atau rekayasa akutansi, padahal perusahaan pelat merah tersebut sudah mengalami kerugian. Hal tersebut semakin menjadi ketika Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost fund yang tinggi sejak tahun 2015.

 

“Temuan BPK menguatkan semua itu bahwa adanya penyimpangan sudah terjadi sejak lama bahkan sejak 2006, kemudian BPK juga sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada 2018. Tentu ini akan berdampak signifikan, mengingat rentang waktu temuan BPK, tetapi masyarakat perlu mengetahui dengan benar dan dengan jelas mengenai kasus ini,” imbuhnya.

 

Meski BPK masih terus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memproses penghitungan kerugian negara, dan Jaksa Agung masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun politisi DKI Jakarta I itu mengungkapkan setidaknya masyarakat dapat diberikan penjelasan terkait dengan kasus ini.

 

“Setidaknya ada 5,5 juta nasabah Jiwasraya yang tidak dapat dipenuhi klaimnya, itulah yang jadi concern kita. Sekarang persoalannya sudah di depan mata, sehingga bagaimana Pemerintah bisa tawarkan solusi bagi masyakarat. Temuan itu sudah menjadi rujukan yang valid dan akurat semoga bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih,” pungkas Anis.

 

Kasus masih berlanjut, selain menghitung kerugian negara atas permintaan Kejagung, BPK juga masih melakukan investigasi untuk memenuhi permintaan DPR RI dan menindaklanjuti investigasi pendahuluan. Dilansir dari berbagai sumber, BPK dan Kejagung berjanji akan mengungkap pelaku yang terlibat, institusi yang terlibat, dan angka pasti kerugian negara dalam 2 bulan ke depan. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Redenominasi Masuk Prolegnas, Legislator Minta Pemerintah Prioritaskan Program Lain
13-07-2020 / KOMISI XI
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) telah masuk dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional...
DG BI Terpilih Wajib Perkuat Perumusan Kebijakan Bank Indonesia
10-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (DG...
PT SMI Diminta Prioritaskan Dana Pinjaman Bagi Daerah yang Lebih Membutuhkan
09-07-2020 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari meminta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Edwin Syahruzad untuk...
Calon DG BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021
08-07-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI kembali menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia...