Kasus Jiwasraya Perlu Diungkap Transparan dan Akuntabel

13-01-2020 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Naifuroji/Man

 

Kasus Jiwasraya merupakan bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks. Hal ini perlu diungkap secara transparan dan akuntabel, termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan pembelian saham-saham terkait.

 

Demikian dikatakan Anggota DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Anis menyatakan, pengawasan Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi menjadi tanggungjawab penuh dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK secara umum terlihat lemah dalam pengawasan Jiwasraya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

 

Sedangkan Kementerian BUMN yang merupakan pembina BUMN dalam hal ini Jiwasraya, sambung Anis, juga memiliki andil karena bertanggungjawab atas pengelolaan kekayaan negara termasuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penetapan Komisaris dan Direksi Jiwasraya.

 

“Kelemahan tata kelola Jiwasraya dan arah pembenahannya harus diungkap dan dibahas secara mendalam. Apapun upaya penyehatan Jiwasraya yang disiapkan pasti akan menjadi beban negara, baik melalui dana BUMN lain, yang ujungnya tetap akan menjadi beban rakyat. Dengan potensi kerugian negara jauh lebih besar dari kasus Century, maka sudah selayaknya DPR RI harus segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) Jiwasraya,” tandas Anis,

 

Ia menyampaikan, Kejaksaan RI menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Demikian juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah mengungkapkan bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Jiwasraya sekitar Rp 10,4 triliun dari aktifitas transaksi saham dan reksadana pada tahun 2018. Sementara Direksi Jiwasraya yang baru mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan PT Jiwasraya adalah mencapai Rp 32,68 triliun. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masuknya Kapal Asing Ke Natuna Akibat Indonesia Kurang Eksplorasi SDA
14-01-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwitasari menilai bahwa masuknya kapal asing di kawasan perarian Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) merupakan...
Pola Komunikasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Harus Cair
14-01-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli, menganggap ada kekakuan dalam pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini....
Anggota DPR Minta TDL Tidak Dinaikkan di Tahun 2020
13-01-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam interupsinya dalam Rapat Paripurna DPR RI meminta pemerintah tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik...
Keputusan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Tepat
13-01-2020 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyatakan bahwa Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,...