Venue Tidak Siap, Papua Hapus 10 Cabor PON

13-01-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Foto : Foto : Jaka/Man

 

Sepuluh cabang olahraga (cabor) bakal tidak dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Provinsi Papua sendiri beralasan, kesepuluh cabor itu tidak siap infrastruktur venue-nya, sehingga mencoret sepuluh cabor. Namun, Komisi X DPR RI masih terus berdiskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, agar sepuluh cabor itu tetap dipertandingkan.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, memang ada problem infrastruktur venue yang tidak siap untuk sepuluh cabor tersebut. Namun, beberapa provinsi yang mnejadi peserta PON sangat menyayangkan bila sepuluh cabor itu tidak jadi dipertandingkan. Padahal, provinsi peserta sudah menyiapkan anggaran, pelatihan, bahkan mengikuti seleksi pra-PON.

 

“Ada problem venue yang belum siap, sehingga Gubernur Papua sempat minta diundur. Respon pemerintah pusat, khususnya Kementerian Olahraga, tahun 2020 dipastikan PON terselenggara. Ada pengurangan cabor dari 47 menjadi 37. Padahal, sudah ada yang persiapan bahkan mengikuti pra-PON, dan sudah ada daerah-daerah yang mengeluarkan anggaran,” ungkap Fikri sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

 

Kesepuluh cabor yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua tidak dipertandingkan adalah balap sepeda, ski air, bridge, woodball, gateball, golf, soft tenis, tenis meja, dansa, kriket, dan petanque. Alasan lain pembatalan sepuluh cabor ini adalah terlalu banyaknya volume manusia yang kelak berkunjung ke Papua. Disampaikan Fikri, ada beberapa provinsi yang siap membantu menyelenggarakan sepuluh cabor yang dicoret tersebut. Tentu ini harus merubah regulasinya.

 

Fikri yang juga Ketua Panja PON Komisi X DPR RI ini mengatakan, Komisi X DPR RI masih terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan Menpora untuk mencari solusi. “PON ini untuk pemerataan pembangunan. Dengan ada PON berarti ada pembangunan di situ. Hanya problematika lanjutannya adalah infrastruktur PON tidak digunakan lagi pasca-PON. Di-maintenance juga mungkin tidak,” tutup politisi PKS tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sofyan Tan Apresiasi Skema Baru Penyaluran Dana BOS
21-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengapresiasi penerapan skema baru penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan...
Komisi X Bahas Persiapan DAK Tahun 2020 dengan Menpora
20-02-2020 / KOMISI X
Dalam agenda rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda...
Anggota DPR Minta Pemerintah Cabut Ijin Keramba-Keramba Ikan di Danau Toba
18-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI DJohar Arifin Husin meminta kesepakatan pemerintah daerah yang berada di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara...
Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Kearifan dan Kesejahteraan Penduduk Lokal
18-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes meminta pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus memperhatikan kearifan dan kesejahteraan penduduk lokal...