DPRD Kabupaten Oku Timur Konsultasikan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

14-01-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Bagian Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Restu Pramojo Pangarso saat menerima konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur, terkait penyusunan rencana kerja tahunan DPRD, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Foto : Azka/Man

 

 

Kepala Bagian Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Restu Pramojo Pangarso mengatakan, ada perbedaan penyusunan rencana kerja di DPR RI dengan DPRD. Di DPR RI rencana kerja disusun secara umum untuk selanjutnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menentukan secara detail. Sedangkan DPRD, menyusun rencana kerja dan jadwal lebih detail, bila ada perubahan diharuskan dikembalikan ke Bamus.

 

Demikian dikatakan Restu usai menerima konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur, terkait penyusunan rencana kerja tahunan DPRD, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). “Untuk mengagendakan jadwal rencana kerja DPRD, memang agak berbeda di dalam komposisi anggota, maupun dalam mekanisme penyusunan jadwal di AKD,” katanya.

 

Restu menambahkan, di DPR RI, AKD menentukan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Sementara di DPRD, Bamusnya yang menjadwalkan ke komisi, lengkap dan detail baik itu penyusunan rencana kerja di fungsi pengawasan, legislasi maupun anggaran. Jika ada perubahan, harus melalui Bamus, sementara untuk mencapai kuorum dalam rapat Bamus biasanya agak sulit.

 

Restu mencontohkan, DPRD Wonogiri beberapa waktu lalu sudah menerapkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus yang derajatnya setingkat dengan rapat Bamus, seperti halnya di DPR RI. “Jadi diwakili oleh fraksi-fraksi, dan itu sudah dilakukan di Wonogiri. Apabila ada perubahan yang tidak mendasar seperti halnya penjadwalan saja, bisa melalui rapat konsultasi pengganti rapat Bamus,” terangnya.

 

Terkait aspirasi DPRD Kabupaten Oku Timur yang menginginkan sistem penganggaran yang sama dengan DPR RI, Restu menjelaskan, sistem keuangan DPRD sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan DPRD yang didalamnya terdapat peningkatan penghasilan dari sebelumnya.

 

“Sebetulnya dengan PP 18 Tahun 2017, di DPRD itu sudah dilakukan peningkatan bahkan sampai tiga kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Terkait dengan usulan itu, ya memang ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) adalah forum yang bisa menyampaikan itu ke DPR RI untuk diagendakan atau diusulkan melalui DPR RI,” ulasnya.

 

Sementara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Oku Timur Juniah Mp mengaku akan menindaklanjuti seluruh hasil pertemuan dengan Kesetjenan DPR RI  soal penyusunan rencana kerja tahun 2020. Termasuk juga poin penting di dalam penjadwalan agenda kerja yang harus sesuai dengan kebutuhan di daerah. Namun, dirinya berharap penganggaran DPRD bisa disesuaikan dengan DPR RI, karena selama ini DPRD berada di bawah naungan Pemerintah Daerah.

 

“Kami dari DPRD Kabupaten Kota berharap kalau bisa penganggaran disesuaikan dengan DPR RI yang anggarannya beda dengan anggaran pemerintah. Kalau di kabupaten kota itu di bawah naungan Pemda,” tutupnya. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD Harus Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
16-01-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Zaqki Zachariaz Thamrin mengatakan yang terpenting...
Tahapan Asesmen JPT Spesifik kepada 'Soft Skill dan Hard Skill'
16-01-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa proses tahapan seleksi uji kompetensi (asesmen) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan...
Sekretariat Bamus DPR Jelaskan Tupoksi Bamus Kepada DPRD Cilegon
15-01-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin menjelaskan tupoksi Bamus...
Asesmen JPT Setjen dan BK DPR RI Harus Objektif dan Transparan
15-01-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Damayanti berharap, tahapan seleksi uji kompetensi (asesmen) Jabatan Pimpinan...