F-PKS: Pansus Jiwasraya Harus Segera Dibentuk

15-01-2020 / LAIN-LAIN

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini (tengan) di Ruang Rapat Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Foto : Azka/Man

 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya harus segera dilakukan dengan tujuan mempercepat penyelidikan yang dilangsungkan secara tepat dan transparan. Menurutnya, Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, namun untuk mengungkap secara transparan dan jelas di kasus gagal bayar Jiwasraya ini.

 

Jazuli menambahkan, pihaknya tidak ingin orang yang tidak bersalah ikut diseret-seret dalam kasus tersebut. Kemudian, tambah Anggota Komisi I DPR RI itu, orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka harus tepat. “Jadi Pansus bukan hanya untuk mengantarkan orang menjadi tersangka, kita ingin mengungkap semuanya secara terang,” ujar Jazuli di Ruang Rapat Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

 

Seperti diketahui, kasus gagal bayar Jiwasraya bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dianggap sebagai kesalahan utama dalam mengelola investasi di dalam perusahaan. Apalagi Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negative spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT. Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar.

 

Bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014. Pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Pastikan Libatkan Buruh Bahas RUU 'Omnibus Law'
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema: ‘RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana...
‘Omnibus Law’ Cipta Kerja Harus Perhatikan Hak Buruh
11-02-2020 / LAIN-LAIN
Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘Omnibus Law’, khususnya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 diminta...
Pemerintah Dituntut Aktif Lindungi PMI dari Virus Corona
07-02-2020 / LAIN-LAIN
Penyebaran virus corona telah menjangkau negara-negara tempat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab...
Pemerintah Dituntut Aktif Lindungi PMI dari Virus Corona
07-02-2020 / LAIN-LAIN
Penyebaran virus Corona telah menjangkau negara-negara tempat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab...