Pencemaran Lingkungan Akibat Kebocoran Pipa Gas PT Chevron Dipertanyakan

21-01-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mempertanyakan komitmen PT Chevron Pacific Indonesia dalam memulihkan lingkungan, khususnya tanah yang terkontaminasi minyak di Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron. Ia mengatakan puluhan ribu hektar tanah di Riau sudah terkontaminasi minyak.

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020), Abdul Wahid meminta PT Chevron melakukan langkah konkrit menyelesaikan masalah lingkungan sebelum kontrak kerja sama berakhir.

 

"Selain soal lifting yang terus saja turun secara signifikan di Blok Rokan, saya juga ingin minta penjelasan langsung dari Chevron mengenai pemulihan lingkungan. Ada puluhan ribu Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM), khususnya Riau yang merupakan dapil saya. Bagaimana langkah konkrit Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerjasama sudah semakin dekat,” kata Abdul Wahid.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh, Zulfikar Hamonangan. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan tanggung jawab PT Chevron terhadap kebocoran pipa-pipa gas yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Riau. Mengingat hal ini sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2010, namun hingga kini tak kunjung tuntas.

 

“Mendengar nama Chevron, kita langsung tertuju pada perusahan yang cukup terkenal dan cukup membantu dalam perekonomian Indonesia. Tapi saya tidak tahu program-program apa yang diberikan chevron pada masyarakat kita. Khusus persoalan di Riau, yakni terkait masalah pencemaran lingkungan. Saya mendapatkan data, terjadi kebocoran pipa-pipa gas yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Persoalan ini sejak tahun 2010, dan menjadi isu yang terus bergulir, tanpa ada penyelesaiannya,” ungkap Zulfikar.

 

Kedua Anggota Komisi VII DPR RI ini menegaskan akan terus konsen mengawal permasalahan pencemaran lingkungan hingga benar-benar tertangani dengan baik. Karena pencemaran ini sudah meresahkan masyarakat sekitar, akibat kebocoran pipa gas tersebut, PT Cvehron diminta untuk megatasinya. Baik itu menghentikan kebocoran, maupun mengatasi dampak lingkungannya.

 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia, Albert Simanjuntak mengaku berkomitmen untuk menyelesaikan semua persoalan (termasuk pemulihan lingkungan) menjelang alih kelola dengan Pertamina dan SKK Migas. Menurutnya, pemulihan TTM menunggu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan persetujuan SKK Migas. Pihaknya telah mengajukan anggaran dan rencana kerja untuk pemulihan TTM, tapi dari semua lokasi yang terverifikasi tidak semua yang disetujui SKK Migas. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan Kecepatan Penyebaran Virus Corona
18-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Adriana Dondokambeymempertanyakan kecepatan penyebaran virus Corona. Apakah hasil rekayasa manusia atau senjata biologis. Pasalnya, ada...
Komisi VII Minta LBME Konfirmasi Isu dan Statemen Terkait Virus Corona
18-02-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin meminta konfirmasi atau kebenaran beberapa pernyataan dan isu terkait Virus Corona kepada...
Komisi VII Setuju Harga Gas Bumi Turun
18-02-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI setuju pada kebijakan penurunan harga gas bumi. Namun, dampak ikutan dari penurunan itu, selain pendapatan negara...
Komisi VII Pertanyakan Hubungan LBME dengan Kemenkes Deteksi Virus Corona
18-02-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME), Amin Soebandrio untuk memperoleh...