Jangan Rusak Institusi Mahkamah Agung

21-01-2020 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Foto : Naifuroji/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan jangan sampai Institusi Mahkamah Agung rusak karena putusan hakim yang dinilai aneh dan tidak berpihak pada keadilan rakyat. Hal tersebut dia sampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Dia mengharapkan Hakim Agung yang akan terpilih nanti lebih baik dari sebelumnya, dengan menghasilkan putusan-putusan kasus yang berkeadilan  

 

"Hari ini institusi Mahkamah Agung rusak, karena hakim-hakimnya tidak menjaga kehormatan kelembagaan. Sensitifitas pencari keadilan rusak oleh putusan-putusan yang aneh," papar Desmond di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

 

Kepada Ansori, calon Hakim Agung yang mengikuti proses fit and proper test, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menanyakan kesanggupan Ansori memberikan perubahan institusi Mahkamah Agung ke arah yang lebih baik. Desmond pun mengakui bahwa Komisi Yudisial dan Komisi III merasa gagal karena sebelumnya telah memilih Hakim Agung yang tidak tepat.

 

"Yang saya harapkan adalah anda bisa gak mewarnai institusi Mahkamah Agung? Jadi saya tidak melihat anda luar biasa, karena kami melihat bahwa KY dan Komisi III DPR RI, kebobolan dalam menilai orang," ungkap Desmond.

 

Dia menjelaskan tugas utama Hakim Agung adalah penegakkan hukum dalam rangka kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Namun nyatanya yang telah terjadi adalah hakim yang sebelumnya terpilih, kinerjanya tidak seideal saat proses uji kelayakan dan kepatutan.

 

"Saat di dalam, tidak seideal pada saat duduk di situ (fit and proper test). Cukuplah kami merasa ketipu. Inilah kenapa kami hari ini berhati-hati memilih hakim. Kami menganggap Komisi III dan KY gagal mengantarkan hakim yang terbaik dalam rangka kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam penegakkan hukum," jelas Desmond. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dorong Bareskrim Polri Tuntaskan Kasus TPPI
20-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim Mabes Polri membahas penanganan perkara kasus...
Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi DKI Belum Memadai
19-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rombongan Anggota Komisi III mengunjungi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut...
Tindak Bandar Narkoba Secara Strategis
10-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, menekankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar melakukan penindakan pemberantasan bandar narkoba secara...
Penegak Hukum Harus Sinergi Berantas TPPO
07-02-2020 / KOMISI III
Tindak pidana perdangan orang (TPPO) sudah menjadi extraordinary crime bagi dunia hukum. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kasus TPPO...