Tata Kelola BUMN Pertanian dan Perikanan Harus Diperbaiki

21-01-2020 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Foto : Arief/Man

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh jajaran BUMN bidang pertanian dan kelautan perikanan untuk  dapat memperbaiki tata kelolanya, guna menghasilkan benefit bagi negara dan turut serta dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pihaknya mengaku akan memberikan dukungan apabila diperlukan dalam rangka memperbaiki BUMN ini di masa mendatang.

 

“Salah satu peran Pemerintah dalam mendukung perekonomian nasional adalah melalui pengembangan sektor pertanian, kelautan dan perikanan dengan mendirikan BUMN yang bertujuan menjadi agent of development dan mengambil posisi untuk menjadi keuntungan bagi negara. BUMN harus menjalankan bisnis dengan mengikuti tata kelola good governance,” ungkap Sudin saat RDP dengan PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. Berdikari, PT. Perindo, PT. Perinus, PT. RNI dan PT. Garam, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini menyoroti problem utama BUMN bidang ini terletak pada masalah tata kelola dan profesionalitasnya. Padahal ia yakin jika ini dikelola secara baik, maka akan selaras dengan mendapat output yang baik pula. Ia juga menyoroti seharusnya antar BUMN tidak tumpang tindih agar bekerja secara efektif.

 

“Problem utama yang dihadapi BUMN terletak pada masalah tata kelola dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut profesional sama dengan swasta. Adapun tumpang tindih kebijakan dan regulasi adalah permasalahan yang menyebabkan komunikasi antara Kementerian dan BUMN jadi kurang sejalan,” jelas Sudin.

 

Sehingga, menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung itu, ke depan perlu ada langkah strategis bagi seluruh BUMN bidang pertanian dan kelautan perikanan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan berdampak pada peningkatkan jumlah pendapatan negara. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aktivitas Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat
22-02-2020 / KOMISI IV
Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan mata pencarian masyarakat...
Kementerian LHK Diminta Tegas Terhadap Perusahaan Perumahan
22-02-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan...
PSDKP Batam Butuh Tambahan Kapal Patroli
22-02-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam kekurangan kapal patrol yang...
Harga Bawang Putih di Batam Stabil
22-02-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin peninjauan harga bawang putih di Pasar Induk Jodoh, Batam untuk memastikan tidak adanya gejolak...