DPR Dorong Pemerintah Mitigasi Penculikan WNI

21-01-2020 / PIMPINAN

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). Foto ; Geraldi/Man

 

Demi mencegah kasus penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berulang, Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau seluruh WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan untuk tidak melaut di perairan Sabah sementara waktu. Ia mengaku saat ini terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya mitigasi guna menindaklanjuti kejadian penculikan berulang tersebut serta membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf.

 

Diketahui, baru-baru ini Kelompok Abu Sayyaf mulanya dilaporkan menculik delapan nelayan Indonesia. Namun, tiga orang di antaranya dilepas. Mereka adalah Nakhoda Arsyad Dahlan (41), La Baa (32), Riswanto Hayano (27), Edi Lawalopo (53), dan Syarizal Kastamiran (29). Mereka bekerja di kapal pukat milik perusahaan yang bermarkas di Sandakan, Malaysia.

 

Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020). Turut hadir Pimpinan DPR RI dan sejumlah Anggota DPR RI. Puan menyatakan bahwa DPR RI sangat menyesalkan kasus penculikan terhadap WNI dan saat ini Pemerintah Indonesia tengah berkoordinasi dengan Filipina untuk berupaya membebaskan kelima WNI tersebut.

 

“Sandera yang sekarang ini terjadi tentu saja proses ini telah minta untuk dilakukan tindakan-tindakan untuk bisa menyelidiki. Sudah dilakukan juga diplomasi antara ke dua negara. Tentu saja DPR berharap hal ini segera selesai dan kalau memang ada rakyat indonesia yang termaksud dalam sandera tersebut, kita akan melakukan langkah diplomasi terbaik untuk segera membebaskan mereka,” tutur Puan.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa upaya mitigasi tersebut memang cukup rumit dilakukan dikarenakan banyak hal tak terduga yang kerapkali terjadi di perairan laut internasional yang sangat luas. Ia berharap masyarakat terutama para nelayan dapat memahami hal tersebut, sehingga dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas di laut lepas.

 

“Artinya kadangkala itu terjadi di perairan luas dan terbuka dan berisiko, dan itu sebenarnya masyarakat atau siapapun orang yang melakukan kegiatan di perairan tersebut sudah paham. Tentu saja ke depan akan kita lakukan imbauan yang lebih luas mensosialisakan hal itu melalui kerja sama antar dua negara untuk memberi pemahaman agar tidak melaut di daerah yang memang di indikasikan berbahaya,” tukas Puan. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hukum Harus Jamin Kesetaraan Hak
19-02-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin menegaskan, peraturan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang...
SDM ‘Value’ Terpenting Negara
18-02-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan value menjadi aspek yang paling penting dalam suatu negara maupun perusahaan. Gobel menjelaskan,...
DPR Minta ‘Cleansing’ Data Peserta BPJS Kesehatan
18-02-2020 / PIMPINAN
DPR RI mendesak Pemerintah agar melakukan cleansing (pembersihan) data peserta BPJS Kesehatan sebelum menaikkan iurannya. Sebelumnya sudah ada kesepakatan DPR...
Pemda Berperan Penting Dalam JKN
18-02-2020 / PIMPINAN
Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau mengintegrasikan semua jaminan kesehatan daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemda memegang peranan penting...