Legislator Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

22-01-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto : Chasbi/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan, salah satu penyebab carut marutnya penanganan pangan di Indonesia saat ini, dikarenakan belum terbentuknya Badan Pangan Nasional. Oleh karenanya, ia mendesak agar pemerintah segera membentuk institusi yang mengurusi masalah pangan di Indonesia tersebut sesuai amanat undang-undang.

 

“Kami mendesak pemerintah segera bentuk Badan Pangan Nasional,” ujar Slamet dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (22/1/2020).

 

Ditegaskannya, realisasi Badan Pangan Nasional merupakan amanat undang undang. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk segera membentuknya. “Pembentukan Badan Pangan Nasional ini sudah lambat sekitar tujuh tahun, padahal dari segi aturan paling lambat dua tahun dari sejak diundangkan,” tandas legislator Fraksi PKS itu.

 

Slamet mengatakan, sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian dan pangan, dirinya mempunyai kewajiban untuk terus mengingatkan pemerintah akan pentingnya keberadaan Badan Pangan Nasional.

 

”Kita tidak punya kepentingan soal terkait siapa yang akan menduduki jabatan di Badan Pangan Nasional itu. Cuma saya ingatkan pemerintah bahwa pemerintah punya kewajiban itu,” tegasnya.

 

Slamet juga menyarankan agar pembahasan mengenai kinerja tujuh BUMN di bidang pertanian dan perikanan dapat lebih fokus dilakukan. Ia meminta supaya neraca perusahaan tujuh BUMN itu dapat dibedah secara lebih rinci. “Perlu pendalaman untuk membahas kinerja BUMN yang terkait dengan masalah pelayanan untuk rakyat ini,” pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Suarakan Kesejahteraan PPL dalam Program AWR Kementan
19-02-2020 / KOMISI IV
Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR)...
Komisi IV Dukung Pelibatan Nelayan dalam Program KKP
19-02-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI memberikan dukungan terhadap perubahan komposisi pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanna (KKP) apabila program-program yang disusunnya...
Pengalihan Fungsi Lahan Harus Dapat Hukuman Jera
18-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi...
Kementan Diminta Fokus pada Pengembangan Kapasitas Petani
18-02-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiscus Lema meminta Kementerian Pertanian untuk fokus pada pengembangan capacity building para petani yang...