Wacana Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kilogram Dikritisi

22-01-2020 / PARIPURNA

Anggota Komisi VII DPR RI Andre Rosiade. Foto : Jaka/Man

 

Distribusi tertutup gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diwacanakan Pemerintah dikritisi legislator di Parlemen. Walau belum ditetapkan, ternyata harga gas elpiji 3 kg telah melonjak naik di tingkat pengecer. Kenaikannya bervariasi mulai dari Rp 25.000 sampai dengan Rp 35.000 per tabung dari semula Rp 20.000.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Andre Rosiade saat menyampaikan interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ini telah membebani hidup rakyat Indonesia. “Rakyat Indonesia harus menghadapi tahun 2020 ini dengan beban berat. Di awal tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral berencana mengatur ulang distribusi elpiji 3 kg. Pemerintah ingin membatasi penyaluran dan penyesuaian harga elpi 3 kg,” katanya.

 

Legislator dapil Sumatera Barat I itu memberi contoh kenaikan harga elpiji 3 kg di Kabupaten Agam, Sumbar dan Medan serta Deli Serdang, Sumut. Harganya rata-rata Rp 25.000 - Rp 35.000 per tabung. Kenaikan sekitar Rp 5.000 - Rp 10.000. “Tak hanya menimbulkan kepanikan masyarakat, skema distribusi tertutup yang diwacanakan Pemerintah juga patut dikritisi. Tentu kita masih ingat bahwa pada awal upaya mediasi dari minyak tanah ke gas elpiji tahun 2004, distribusi gas elpiji 3 kg juga tertutup,” paparnya.

 

Saat itu Pemerintah, sambung politisi Partai Gerindra ini, menerbitkan kartu kendali. Namun, dalam kenyataannya, kartu kendali distribusi tidak berfungsi sesuai tujuannya, sehingga distribusi menjadi bersifat terbuka. “Artinya, siapa pun bisa dan boleh membeli. Dalam kondisi itu banyak pengguna gas elpiji turun kelas menjadi pengguna elpiji 3 kg. Berdasarkan catatan YLKI pengguna yang turun kelas mencapai 15-25 persen. Akibatnya, subsidi gas elpiji 3 kg menjadi tidak tepat sasaran,” kilahnya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA
06-02-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan ratifikasi Rancangan...
Kaji Wacana Pengalihan Pembuatan Surat Kelengkapan Berkendara ke Kemenhub
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Irwan mengimbau agar wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Kepolisian kepada Kementerian Perhubungan dapat...
Legislator Minta Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII
06-02-2020 / PARIPURNA
Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di...
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan pada Kasus Jiwasraya
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Aulymenyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan...