Badan Kehormatan Dewan Harus Berani Tindaklanjuti Aduan

23-01-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana. Foto : Umar/Man

 

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana mengatakan kepada DPRD Kota Ternate jika ingin melakukan revisi tata beracara dan kode etik di Badan Kehormatan Dewan, isi revisinya harus memiliki tujuan membangun marwah DPRD. Karena menurutnya penindaklanjutan dari setiap aduan di Badan Kehormatan harus tetap dilakukan.

 

“Mereka melakukan revisi-revisi, makanya agar punya marwah ya mereka juga harus buat shockteraphy agar enggak berkelanjutan terus kasus-kasusnya. Makanya lebih baik kalau memang sudah kuat berkas-berkasnya untuk ditindaklanjuti, ya harus ditindaklanjuti juga,” katanya usai menerima konsultasi DPRD Kota Ternate terkait Kode Etik Kedewanan, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020)..

 

Menurut Iin, sapaan akrabnya, jika persoalan etiknya adalah absensi, ada pengaturan tersendiri bagi absensi, yaitu mereka tidak hanya memperoses aduan soal itu tapi juga mencegahnya dengan cara menyerahkan rekapitulasi absen kepada Fraksi masing-masing, agar Fraksinya yang dapat langsung menegur Anggotanya.

 

“Kalau absensi itu ada aturan mainnya juga. Yang penting mereka juga bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Jangan hanya langsung ditindak dan dilakukan penindakan, tetapi harus ada pencegahan. Pencegahannya adalah melalui rekapitulasi absensi diserahkan kepada masing-masing Fraksinya, nanti Fraksinya yang menegur anggotanya sebelum mereka melakukan tindakan yang melanggar kode etik,” katanya.

 

Selanjutnya Iin juga menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara Badan Kehormatan Dewan di DPRD dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI adalah jika di DPR RI pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun Anggota bisa langsung ke Pimpinan MKD. Meskipun tidak melalui Pimpinan, maka nantinya ada tembusan untuk ke MKD.

 

Sementara Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusi menyadari bahwa tata beracara dan kode etik kedewanan sangat penting untuk mem-protect seluruh kegiatan Anggota DPRD Kota Ternate, oleh karenanya dengan adanya revisi ini, seluruh masukan yang didapat akan dimuat dalam revisi tata beracara dan kode etik kedewanannya.

 

“Hal-hal terbaru yang di-protect masuk pada tata beracara dan kode etik di khususnya DPR RI akan kita coba mengambil bagian-bagian yang penting itu, untuk kita rumuskan dalam revisi tata tertib dan kode etik untuk DPRD Kota Ternate,” tutupnya. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Nias
19-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima delegasi DPRD Kabupaten Nias dari Badan Musyawarah....
BK DPR Gelar Konferensi ICMSS ke-19
18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Badan Keahlian (BK) DPR RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menggelar Konferensi Internasional Indonesian Capital Market...
Sekjen DPR Terima Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Self Assessment Maturitas SPIP
18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jendral DPR RI, Indra Iskandar menerima laporan hasil penjaminan kualitas atas self assessment maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)...
Perlu Sinergi DPRD dengan Pemerintah Daerah Kembangkan Industri Pariwisata
17-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan DPR RI Restu Pramojo Pangarso menilai perlu ada sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah...