Komisi VII Dorong Implementasi Kelembagaan BRIN

24-01-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi menghasilkan kesimpulan Komisi VII DPR RI mendorong seluruh LPNK mempercepat implementasi penataan kelembagaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

 

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan skema integrasi BRIN dengan LPNK yang membidangi riset. Menurutnya, masih terdapat tumpang tindih koordinasi antar lembaga yang dibawahi BRIN. “Bagaimana koordinasi dan sinergi antara LPNK ini tidak tumpang tindih dalam menghasilkan karya-karya hebatnya? Ini agaknya tumpang tindih,” ujar Rudy di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

 

Kendati demikian, ia menyebutkan apabila semua LPNK akan menjadi satu kesatuan, baik dari sisi kelembagaan maupun pendanaan, dikhawatirkan ke depannya justru dapat menghambat riset yang akan dilakukan oleh masing-masing lembaga. “Saya mengkhawatirkan hasil-hasil dari riset mereka ini terbatas. Jika seandainya program-program mereka nantinya satu dokumen saja di BRIN,” analisa politisi Pasrtai Golkar ini.

 

Rudy mengusulkan, lembaga-lembaga Pemerintah yang melakukan riset hanya perlu berkoordinasi saja dengan BRIN. Dalam hal ini, BRIN diharapkan bisa berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator. Legislator dapil Kalimantan Timur itu percaya, jika masing-masing lembaga mempunyai kebijakan anggaran tersendiri, maka ke depannya dapat menghasilkan berbagai macam inovasi dan pengembangan iptek yang unggul. 

 

Dalam Rapat Kerja sebelumnya dengan Komisi VII DPR RI, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengatakan BRIN akan menaungi lembaga Pemerintah yang melakukan riset. Ia kemudian menengaskan, seluruh LPNK serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian/Lembaga akan tergabung dalam BRIN. Kendati demikian, proses pengintegrasian LPNK dan Balitbang K/L masih dalam proses.

 

Sebagaimana diketahui, saat ini ada tujuh LPNK yang berada di bawah koordinasi Kemenristek, yakni Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). (ann,sal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Usulkan Kenaikan Anggaran BATAN dan BAPETEN
21-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengusulkan pemerintah menaikkan anggaran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga...
Komisi VII Minta Freeport Tingkatkan Tenaga Kerja Lokal
20-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak meminta PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meningkatkan presentase karyawan yang berasal dari...
Komisi VII Pertanyakan Progres Pembangunan Smelter Freeport
19-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Syafruddin Maming mempertanyakan progres pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter PT. Freeport Indonesia di...
Legislator Pertanyakan Kecepatan Penyebaran Virus Corona
18-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Adriana Dondokambeymempertanyakan kecepatan penyebaran virus Corona. Apakah hasil rekayasa manusia atau senjata biologis. Pasalnya, ada...