Harga Elpiji Bersubsidi Tak Perlu Dinaikkan

27-01-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto ; Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikan harga jual gas elpiji bersubsidi kapasitas 3 kilogram dinilai berdampak pada perekonomian nasional. Pasalnya elpiji 3 kg itu banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Perlu rencana matang agar kebijakan tersebut tidak salah arah.

 

“Kami menginginkan klarifikasi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) terkait kenaikan harga tabung gas bersubsidi ini. Jika benar, tentu ini akan berdampak, karena rata-rata penggunanya merupakan masyarakat menengah ke bawah,” tanya Ismail saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan rencana Pemerintah untuk menaikan harga jual elpiji bersubsidi berbanding terbalik dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM). “Kenapa tiba-tiba disaat yang sama ketika harga bahan bakar turun malah harga jual tabung gas bersubsidi naik. Seharusnya kan tidak,” kritik Ismail.

 

Ismail menyampaikan Pemerintah harus segera mencari cara terbaik dalam menangani permasalahan kenaikan harga tabung gas bersubsidi tersebut dengan tidak merugikan masyarakat. “Cari cara terbaiknya, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman masyarakat menjadi tidak percaya lagi,” pesan legislator dapil Kalimantan Timur itu.

 

Seperti yang diketahui, Kementerian ESDM berencana mengubah skema subsidi harga gas elpiji 3 kg mulai semester II Tahun 2020. Nantinya, subsidi tidak akan diberlakukan untuk memangkas harga barang, melainkan diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kompensasi dalam bentuk uang. Dengan demikian, harga elpiji akan disesuaikan dengan harga pasar, sekitar Rp 35.000 per tabung. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Usulkan Kenaikan Anggaran BATAN dan BAPETEN
21-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengusulkan pemerintah menaikkan anggaran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga...
Komisi VII Minta Freeport Tingkatkan Tenaga Kerja Lokal
20-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak meminta PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meningkatkan presentase karyawan yang berasal dari...
Komisi VII Pertanyakan Progres Pembangunan Smelter Freeport
19-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Syafruddin Maming mempertanyakan progres pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter PT. Freeport Indonesia di...
Legislator Pertanyakan Kecepatan Penyebaran Virus Corona
18-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Adriana Dondokambeymempertanyakan kecepatan penyebaran virus Corona. Apakah hasil rekayasa manusia atau senjata biologis. Pasalnya, ada...