Serapan Lapangan Kerja SMK Minim

27-01-2020 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Macan Yusuf Effendi saat memimpin rapat dengar pendapat Panja Pendidikan Vokasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto : Jaka/Man

 

Serapan lapangan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih sangat minim. Data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK hanya 15-20 persen saja. Untuk itu, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) sekaligus merespon imbauan Presiden Joko Widodo agar pendidikan vokasi di Indonesia jadi unggulan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Macan Yusuf Effendi mengemukakan hal ini saat memimpin rapat dengar pendapat Panja Pendidikan Vokasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan beberapa organisasi vokasi di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). “Komisi X membuat Panja Pendidikan Vokasi ini diawali cerita dari satu gagasan Presiden yang ingin mendorong agar vokasi menjadi salah satu keunggulan pembentukan SDM,” kata Dede.

 

Bila bicara vokasi, maka bicara pendidikan SMK dan Politeknik. Sampai saat ini industri dan usaha belum maksimal menyerap lulusan tenaga vokasi tersebut. Dan Komisi X DPR RI berkepentingan mengawasi persoalan ini. Saat yang sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga baru membentuk Direktorat Jenderal Vokasi.

 

“Kalau kita berbicara vokasi, maka kita berbicara pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks vokasi, maka sertifikasi menjadi penting sekali. Sertifikasi ini menjadi kebutuhan, karena skill dan keterampilan, bila tanpa sertifikasi biasanya tidak optimal diserap dunia usaha dan industri,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

 

Penguasaan teknologi sangat penting bagi tenaga vokasi bila ingin diserap dunia industri. Untuk itu, sambung Dede, BNSP harus mengeluarkan sertifikasi profesi bagi lulusan pendidikan vokasi baik di SMK maupun politeknik di perguruan tinggi. BNSP juga diimabu merilis peta daya saing tenaga kerja Indonesia (TKI) di dalam dan luar negeri. Panja bahkan mendesak BNSP mempercepat keluarnya sertifikasi profesi seklaigus pemberian lisensi bagi lulusan vokasi untuk mempermudah akses lapangan kerja. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sofyan Tan Apresiasi Skema Baru Penyaluran Dana BOS
21-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengapresiasi penerapan skema baru penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan...
Komisi X Bahas Persiapan DAK Tahun 2020 dengan Menpora
20-02-2020 / KOMISI X
Dalam agenda rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda...
Anggota DPR Minta Pemerintah Cabut Ijin Keramba-Keramba Ikan di Danau Toba
18-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI DJohar Arifin Husin meminta kesepakatan pemerintah daerah yang berada di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara...
Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Kearifan dan Kesejahteraan Penduduk Lokal
18-02-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes meminta pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus memperhatikan kearifan dan kesejahteraan penduduk lokal...