Anggota DPR Ingatkan Menteri ESDM Hati-hati Keluarkan Pernyataan

27-01-2020 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman (batik biru) saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengingatkan, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Diketahui, beberapa waktu lalu, Arifin menyatakan akan mencabut subsidi dan menaikkan harga elpiji 3 kg pada semester II Tahun 2020. Tak berselang lama, pernyataan tersebut diralat langsung Arifin dan mengatakan kenaikan elpiji 3 kg itu baru sebatas wacana. Kemudian mendapat penegasan lagi oleh Presiden Joko Widodo bahwa hal tersebut masih wacana.

 

“Pak menteri ini sekarang jadi pejabat publik yang langsung berhubungan dengan rakyat. Saya minta setiap pernyataan yang keluar itu harus terukur, sehingga tidak berdampak seperti ini. Apa latar belakang Bapak mengungkapkan kenaikan elpiji itu, tapi kemudian beberapa hari itu diralat. Itu menandakan Pak Menteri tidak terukur. Artinya Bapak belum siap jadi pejabat,” ujar Gandung saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini tidak menampik jika selama ini ada penyalahgunaan subsidi elpiji 3 kg oleh beberapa pihak. Namun, bukan berarti subsidi tersebut harus ditarik dan harga dinaikan. Sejatinya, yang harus ditindak adalah pelaku penyalahgunaan elpiji bersubsidi tersebut, bukan malah menaikan harga. Sehingga yang terjadi adalah keresahan dari seluruh masyarakat.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Kardaya Wanika. Ia menilai jika sebelumnya Menteri ESDM mengeluarkan wacana menarik subsidi dan kemudian menaikan harga gas elpiji pada semester ke II di Tahun 2020 ini, sejatinya belum sampai semester II, di kalangan masyarakat, harga gas elpiji sudah naik pasca wacana tersebut dilontarkan.

 

Ia berharap agar kebijakan rencana kenaikan elpiji ini tidak disampaikan ke masyarakat terlebih dahulu, sebelum tuntas pembahasannya. Pasalnya, elpiji itu termasuk energi, di mana semuanya sudah diatur dalam undang-undang. “Sehingga jika ada kebijakan baru, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu kepada DPR RI. Bukan tiba-tiba langsung diungkapkan ke publik,” pungkas Kardaya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Usulkan Kenaikan Anggaran BATAN dan BAPETEN
21-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengusulkan pemerintah menaikkan anggaran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga...
Komisi VII Minta Freeport Tingkatkan Tenaga Kerja Lokal
20-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak meminta PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meningkatkan presentase karyawan yang berasal dari...
Komisi VII Pertanyakan Progres Pembangunan Smelter Freeport
19-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Syafruddin Maming mempertanyakan progres pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter PT. Freeport Indonesia di...
Legislator Pertanyakan Kecepatan Penyebaran Virus Corona
18-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Adriana Dondokambeymempertanyakan kecepatan penyebaran virus Corona. Apakah hasil rekayasa manusia atau senjata biologis. Pasalnya, ada...