Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi

27-01-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang sudah berlangsung lama. Ia mengimbau Pimpinan KPK Firli Bahuri segera mencari sosok tepat untuk mengisi jabatan definitif di posisi tersebut.

 

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas rencana kinerja KPK Tahun 2020 meliputi pengelolaan SDM, tugas Dewas dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan wewenang KPK serta sinergi koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan.

 

“Posisi jabatan definitif Deputi Penindakan KPK sudah mengalami kekosongan sekitar 8 bulan hingga 1 tahun ini. Nah, ini seperti apa prosesnya? Kalau dibiarkan kosong seperti itu, ya cukup berat tugas Direktur Penindakannya. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kerja KPK yang lebih baik lagi, menurut kami posisi definitif Deputi Penindakan KPK harus segera diisi,” ujar Trimedya.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti rencana Pemerintah yang akan mengadakan peralihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait hal itu, ia mendorong Pimpinan KPK menaruh perhatian khusus terhadap rencana alih status tersebut, karena sudah menimbulkan kegaduhan di tubuh KPK. Diketahui, sudah ada 12 orang pegawai mundur dari KPK, tentu saja hal ini berdampak kurang baik terhadap kinerja KPK.

 

“Pimpinan KPK harus menaruh perhatian besar terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pimpinan KPK juga bisa mengajak Dewas untuk membantu mengatasinya. Dewas juga bisa diminta pendapat mengenai peralihan status tersebut. Dengan demikian, ke depannya kita harapkan semua pegawai KPK mampu menerima Pimpinan dan Dewas KPK yang baru, sehingga dapat terjalin sinergi yang baik,” tandas legislator dapil Sumatera Utara II itu. (pun/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dorong Bareskrim Polri Tuntaskan Kasus TPPI
20-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim Mabes Polri membahas penanganan perkara kasus...
Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi DKI Belum Memadai
19-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rombongan Anggota Komisi III mengunjungi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut...
Tindak Bandar Narkoba Secara Strategis
10-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, menekankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar melakukan penindakan pemberantasan bandar narkoba secara...
Penegak Hukum Harus Sinergi Berantas TPPO
07-02-2020 / KOMISI III
Tindak pidana perdangan orang (TPPO) sudah menjadi extraordinary crime bagi dunia hukum. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kasus TPPO...