Legislator Duga Kelangkaan Pupuk Akibat Data Tak Akurat

28-01-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Khalid saat RDP dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia, Himbara di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Khalid menyayangkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi akibat dari akurasi data yang minim. Buktinya, di banyak daerah sentra padi, petani banyak menjerit karena pupuk langka. Pemerintah Daerah pun banyak yang protes karena alokasi pupuk subsidi buat petani mengalami pengurangan.

 

Khalid menganalisa bahwa ketidakakuratan data pertanian seperti yang terjadi di Aceh, telah membuat petani mengalami kerugian besar. Adapun data luasan sawah di Aceh yang seharusnya 230 ribu hektar, namun berdasarkan data yang ada tertulis 190 ribu hektar. Sebagai akibat tidak seusainya data luasan sawah dengan fakta yang ada, petani Aceh banyak yang tidak menerima pupuk subsidi. 

 

“Petani Aceh hanya menerima subsidi pupuk sebanyak 36 persen dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang diusulkan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten di Aceh. Apa Aceh pantas mendapatkan 36 persen dari RDKK? Padahal di Aceh ini kami punya pabrik industri pupuk,” kata Khalid saat RDP dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia, Himbara di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

 

Legislator dapil Aceh itu mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat bisa lebih memperhatikan data pertanian yang ada di Aceh, padahal Aceh telah memberikan kontribusi besar berupa ketersediaan gas untuk keperluan mendasar mengolah pupuk. Terkait gas ini, pemerintah seharusnya membeli dengan harga 9,7 dolar AS per Mbtu, namun untuk mengelola pupuk ini, gas dihargai 7,08 dolar AS per Mbtu. Sehingga, lanjut Khalid sebenarnya Aceh ini telah mensubsidi pemerintah terkait pengolahan pupuk.

 

Sehingga tidak layak apabila masyarakat Aceh mengalami kelangkaan pupuk yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Ke depan, politisi Partai Gerindra ini meminta agar jajaran Kementerian Pertanian ini mampu melakukan revisi akurat terhap kekeliruan data pertanian yang terjadi saat ini. Ini penting sebagai langkah awal untuk perbaikan distribusi pupuk hingga seluruh Indonesia. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aktivitas Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat
22-02-2020 / KOMISI IV
Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan mata pencarian masyarakat...
Kementerian LHK Diminta Tegas Terhadap Perusahaan Perumahan
22-02-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan...
PSDKP Batam Butuh Tambahan Kapal Patroli
22-02-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam kekurangan kapal patrol yang...
Harga Bawang Putih di Batam Stabil
22-02-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin peninjauan harga bawang putih di Pasar Induk Jodoh, Batam untuk memastikan tidak adanya gejolak...