Komisi X Perlu Bentuk Panja Honorer K2

28-01-2020 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot di depan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai asosiasi guru honorer se-Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Foto : Andri

 

Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, didesak membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan status Pegawai Honorer Kategori 2 (K2), terutama tenaga guru. Panja perlu dibentuk untuk mengakhiri kemelut tenaga honorer K2 yang berlarut-larut. Rapat gabungan pun perlu segera digelar dengan Komisi II DPR yang membidangi Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot di depan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai asosiasi guru honorer se-Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sebagai mantan kepala daerah, ia mengaku, persoalan ini tak pernah selesai. Bahkan, sampai ia duduk di Parlemen pun, persoalan honorer seperti tak pernah habis. Untuk mengakhiri kemelut honorer ini, ia pun mengusulkan pembentukan Panja.

 

“Persoalan tenaga honorer sudah belasan tahun. Saya turut menangani tenaga honorer dari saya sebagai kepala dinas pendidikan tahun 2003. Setelah menjadi Bupati selama dua periode juga masih menjadi masalah. Bahkan, sampai menjadi Anggota Komisi X, masih saja menjadi masalah, Pada akhirnya masalah ini jadi semakin rumit. Berbagai upaya yang sudah dilakukan, tapi tidak semua upaya itu berhasil,” ungkap Adrianus.

 

Mantan Bupati Kabupaten Landak, Kalimantan Barat itu menyerukan, selain menggelar rapat gabungan dengan Komisi II DPR RI, Komisi X DPR RI juga perlu mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan BKN. Adrianus mengingatkan, Kementerian PAN-RB memang menangani ASN dan pengangkatan calon ASN, tapi ada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang memberi kewenangan kepada bupati/wali kota mengangkat guru di lingkungan SD dan SMP. Sementara untuk SMA di tangan gubernur.

 

“Carut marut persoalan K2 ini, mungkin karena banyak yang terlibat. Sebaiknya Komisi X membuat Panja untuk penanganan guru honorer. Bagaimana kita mau mereformasi kualitas pendidikan kita, sementara persoalan tenaga pendidik tidak pernah selesai. Saya merasakan betul bagaimana peran guru-guru honorer ini yang sangat besar,” ujar Anggota Dewan yang selalu mengenakan songkok khas Kalimantan Barat itu.

 

Ia mencontohkan, di perbatasan dan pedalaman, Landak, Kalbar, kekurangan guru sebanyak 4000 lebih yang semuanya diisu oleh para guru honorer. Para honorer ini, sebut Adrianus, sangat berjasa besar bagi negara. “Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian, jangan menutup mata hanya karena status mereka tenaga honorer. Janji-janji untuk mengangkat tenaga honor sudah ada sejak 2005. Guru honorer wajar untuk diperjuangkan, agar mereka tenang dan mendapatkan keadilan,” serunya dalam rapat itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tahun Ajaran Baru Tetap Belajar Jarak Jauh
03-06-2020 / KOMISI X
Memasuki tahun ajaran baru, lembaga-lembaga pendidikan diimbau tetap menggelar pembelajaran jarak jauh, karena Covid-19 belum betul-betul hilang. Pemerintah sendiri menetapkan...
Pancasila dan Gotong Royong Modal Hadapi Covid-19
01-06-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Basarah menegaskan jati diri bangsa dalam mengamalkan Pancasila yang berintisarikan semangat gotong royong menjadi...
Kemendikbud Disarankan Buka Sekolah Secara Bertahap
30-05-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika benar ingin membuka kembali proses belajar...
Pemuda Harus Jadi Motor Perubahan di Tengah Pandemi
20-05-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal, mulai dari cara cuci tangan yang...