Penegak Hukum Harus Sinergi Berantas TPPO

07-02-2020 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Foto : Husen/mr

 

Tindak pidana perdangan orang (TPPO) sudah menjadi extraordinary crime bagi dunia hukum. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kasus TPPO banyak terjadi. Karena banyak ditemukan kasus TPPO, maka NTT termasuk wilayah zona merah untuk kasus ini. Sinergi penegak hukum setempat pun jadi keniscayaan untuk dilakukan.

 

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengimbau hal ini usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda, Kajati, dan Kakanwil Kemenkum HAM NTT di Kupang, Kamis (6/2/2020). “NTT masuk zona merah kasus TPPO. Dengan hadirnya Komisi III diharapkan penegak hukum di sini bisa melakukan sinergi antara Polda dan Kejaksaan, serta pihak terkait agar peristiwa TPPO ini bisa diminimalisir dan dihentikan," katanya.

 

Politisi Partai Golkar ini menyayangkan minimnya personel Kejaksaan di NTT untuk menangani kasus kejahatan luar biasa itu. Kawasan NTT yang sangat luas ini justru membutuhkan tambahan personel penegak hukum yang memadai, tidak saja bagi kejaksaan tapi juga kepolisian. Komisi III DPR RI, lanjut Supriansa, perlu membantu kebutuhan penambahan personel ini.

 

"Komisi III harus membantu mencarikan solusi bagi Kepolisian dan Kejaksaan NTT ini. Secara umum penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Polda sudah berusaha menciptakan keadilan bagi masyarakat NTT," ujarnya. Desakan untuk memberantas TPPO tak sebanding dengan minimnya personel. Untuk itu, Komisi Hukum segera membicarakannya dengan Kapolri dan Kepala Kejagung dalam rapat kerja. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sekitar 30 Ribu WBP Perlu Dibebaskan
02-04-2020 / KOMISI III
Menyusul pandemi Covid-19, sekitar 30 ribu warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia perlu dibebaskan, termasuk anak yang berhadapan dengan...
Komisi III Harap Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan
02-04-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meminta Pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Hal itu...
DPR Minta Menkumham Perketat Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian
02-04-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk tetap memperketat pelaksanaan fungsi keimigrasian di berbagai jalur. Hal...
Antisipasi Covid-19, Komisi III Minta Penerapan Protokol Kesehatan di Lapas
01-04-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai permasalahan over capacity (kelebihan kapasitas) yang terjadi di sebagian besar Lembaga...