Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas

10-02-2020 / B.A.K.N.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi saat rapat konsultasi dengan BPK RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Andri/Man

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)  yang selama ini dilaksanakan, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah penerimanya. Namun demi kestabilan politik, Dana Otsus tetap perlu diberikan, dengan syarat skema ada aturan yang jelas terhadap skema pemberian dan penggunaannya.

 

“Kami sedikit menduga, Dana Otsus yang kita berikan saat ini bisa menguap kemana-mana. Dana Otsus yang kita berikan, khususnya ke beberapa daerah diluar Yogyakarta, sampai saat ini hampir dijadikan sebagai bagian dari bargaining politik. Pada setiap hampir berakhirnya pemberian Dana Otsus mulai mereka mengancam dan memberikan warning, ingin merdeka dan sebagainya,” kata Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

 

Undang-Undang Otsus berakhir tahun 2021, lanjutnya,  oleh karenanya di tahun 2020 ini Undang-Undang tentang Dana Otsus itu harus bisa diselesaikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak. “Kami melihat bahwa  demi keutuhan NKRI dan juga stabilitas politik, kami berpikir bahwa Dana Otsus itu tetap wajib diberikan. Namun skemanya harus lebih mendetil lagi,” tandasnya.

 

Bambang menyampaikan, mungkin di Undang-Undang Otsus yang akan datang harus ada aturan yang mengatur skema pemberian dan penggunaannya. Misalnya harus dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya.

 

“Dan setiap tahun sebelum pemberian Dana Otsus dilakukan, Pemerintah Daerah penerima Dana Otsus tersebut wajib memberikan semacam E-Planning dalam jangka tahunan, minimal 2 tahun sebelum pelaksanaan penganggaran dana tersebut,” pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra itu. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...