DPR Pastikan Libatkan Buruh Bahas RUU 'Omnibus Law'

11-02-2020 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menjadi narasumber Forum Legislasi bertema: ‘RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang Di-pending?’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Foto : Runi/Man

 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi memastikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 akan dilakukan secara transparan. Yakni, dengan melibatkan seluruh para pemangku kebijakan serta pihak-pihak yang relevan dan berhubungan langsung dengan isu-isu tersebut seperti kalangan buruh.

 

Hal itu diungkapkan Baidowi saat menjadi narasumber diskusi Forum Legislasi bertema: 'RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang Di-pending?' di Media Center, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Turut hadir menjadi narasumber, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis dan Anggota Komite I DPD RI Filep Wamafma.

 

“Kalau nantinya kami di Baleg diberikan kepercayaan untuk membahas salah satu dari total jumlah empat RUU Omnibus Law yang digagas Pemerintah, tentu prosedur pembahasannya akan kami lakukan secara terbuka. Pastinya, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan,” komitmen Baidowi.

 

Seperti, sambung legislator dapil Jawa Timur XI ini, pembahasan RUU Cipta Kerja nantinya akan dibahas Baleg DPR RI dengan mengundang kalangan pekerja atau buruh serta pengusaha untuk sama-sama didengarkan argumentasi dan pendapat masing-masing pihak. Menurut Baidowi, tidak boleh ada diskriminasi dalam pembahasan suatu regulasi. Semua pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

 

“Khususnya, berkaitan dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPR RI  melibatkan seluruh pihak mulai dari serikat pekerja, akademisi, pemerhati ekonomi dan pengusaha untuk dimintai pendapat. ’UU kan berlaku untuk semua. Bukan hanya satu kelompok saja,” pungkas politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta Pemerintah Mudahkan Impor Peralatan Medis
23-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Adian Napitupulu mengatakan epidemik Corona diperkirakan akan memuncak di kisaran bulan Mei dan Juni. Menurutnya, pemerintah harus...
Anggota DPR Berikan Bantuan APD ke Petugas Medis RS Rujukan Corona
23-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Rofik Hananto memberikan bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) berupa Masker dan Hand Sanitizer kepada tenaga medis di...
Legislator Apresiasi Redesain Perpustakaan DPR
10-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono mengapresiasi redesain yang dilakukan Perpustakaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Perubahan tersebut...
Sinergi TVR Parlemen dengan Media Lokal Perlu Ditingkatkan
05-03-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong sinergi antara TV dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen DPR...