Pemerintah Harus Komitmen Selesaikan RPP Awak Kapal

13-02-2020 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto : Arief/mr

 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendesak pemerintah untuk berkomitmen dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan dengan mengedepankan perlindungan bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

 

"RPP ini harus segera diselesaikan, karena menyangkut nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jangan ada lagi lempar tanggung jawab, karena hanya akan merugikan anak bangsa," ungkap Felly saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). 

 

Untuk itu, pihaknya berharap adanya sinergi serta komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada awak kapal niaga dan awak kapal di kapal perikanan. "Sinergi perlu terus dibangun dalam penyusunan RPP tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. Paling lama dalam waktu dua bulan sudah bisa diundangkan," tegasnya. 

 

Selain itu, Felly juga minta pemerintah meningkatkan koordinasi dalam pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan negara selalu hadir  negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Saat ini, RPP bagi awak kapal telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sinkronisasi regulasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mensinergikan tugas dan kewenangan pada masing-masing kementerian dan lembaga terkait. 

 

Ida menjelaskan, RPP awak kapal nantinya hanya mengatur mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. Terkait teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah Perusahaan Pekerja Migran Indonesia yang harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Buka Peta Sebaran Virus
04-04-2020 / KOMISI IX
Sudah sebulan lebih sejak kasus virus Corona menginfeksi warga Depok dan kini telah menyebar luas ke seantero negeri, pemerintah belum...
Anggota DPR Usulkan Karantina Wilayah Parsial Epicentrum Covid-19
03-04-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengusulkan adanya kebijakan khusus untuk daerah epicentrum atau pusat penyebaran virus Corona (Covid-19),...
Anggota DPR Desak Pemerintah Jalankan Putusan MA Terkait Iuran BPJS Kesehatan
03-04-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan pernyataan resmi tentang pemberlakuan iuran Badan Penyelenggara...
Gaungkan KIE untuk Hapus Stigma Negatif di Tengah Wabah Covid-19
03-04-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta pemerintah secara massif dan komprehensif melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait...