Pemerintah Harus Perhatikan Tiga Pulau di Riau yang Tergerus Abrasi

14-02-2020 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad. Foto : Nadia/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menyoroti adanya tiga pulau terluar dari Provinsi Riau yang mengalami abrasi yang tergolong parah. Hal ini patut diwaspadai, karena kaitannya dengan batas kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Malaysia. Ia berharap perhatian dari Pemerintah dan menjadikan persoalan ini prioritas, agar tidak mengulangi pengalaman pahit di masa lalu.

 

“Memang sebenarnya harus diseriusi permasalahan tiga pulau itu. Saya sangat concern bicara soal itu, karena itu menyangkut batas kontinental dan ZEE kita dengan Malaysia, maka itu menjadi prioritas dan penting. Jangan pengalaman pahit di masa lalu seperti Pulau Sipadan dan Ligitan terulang lagi. Itu sangat menyakitkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya di Riau, Kamis (13/2/2020).

 

Ansar menekankan agar pemerintah memprioritaskan ke tiga pulau karena sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebagai kawasan strategis nasional tertentu. Pemerintah jangan hanya fokus membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) saja, tetapi menyelamatkan tiga pulau tersebut dari abrasi yang bisa mengancam batas kedaulatan NKRI.

 

Senada dengan Ansar, Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri Agus juga sepakat bahwa acaman abrasi di tiga pulau tersebut harus menjadi perhatian utama dari Pemerintah Pusat. Mengingat letaknya di area strategis Selat Malaka di alur ZEE, sehingga mustahil jika Pemerintah mengabaikan hal itu.

 

“Oleh sebab itu, kita mengharapkan perhatian pihak pemerintah untuk menangani ini. Dan tadi laporan Bapak Gubernur, kita lihat ada tiga pulau yang sudah parah sekali abrasinya. Kita harus memberi perhatian khusus terutama nanti dari pihak Komisi V DPR RI saat rapat dengan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” katanya.

 

Sebelumnya Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar memaparkan bahwa ada tiga pulau terluar di Provinsi Riau yaitu Pulau Rupat, Pulau Rangsang dan Pulau Bengkalis yang mengalami kerusakan mangrove serta abrasi yang mengakibatkan hilangnya garis pantai. Hal ini menurutnya dapat mengancam berkurangnya batas Negara. Pemerintah Provinsi Riau dan Kemenkomaritim sudah melakukan rapat sebanyak 7 kali, hanya saja belum ada tindakan preventif untuk mencegah hal tersebut. (ndy/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mengatasi Banjir Butuh Keseriusan Pemda
26-02-2020 / KOMISI V
Banjir yang melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat dan DPR RI. Mengatasi...
Pimpinan Daerah Tidak Hadiri Rapat Komisi V Dikecam
26-02-2020 / KOMISI V
Para pimpinan daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang diundang rapat Komisi V DPR RI ternyata tak...
Legislator Imbau Kemendes PDTT ‘Monitoring’ Transfer Dana Desa
25-02-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Herson Mayulu mengimbau jajaran Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)...
DPR Dipercaya Publik, Rifqinizamy Apresiasi Peran Biro Pemberitaan Parlemen
25-02-2020 / KOMISI V
DPR RI periode 2019-2024 dinilai memiliki kinerja yang baik oleh masyarakat Indonesia. Hal itu, berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Survei...