Tolak Revitalisasi TIM, Para Seniman Temui Komisi X

17-02-2020 / KOMISI X

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

 

Para seniman dan budayawan yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM), menolak revitalisasi TIM yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revitalisasi tersebut sarat kepentingan bisnis dan menyingkirkan para pemangku kepentingan di TIM yang sudah puluhan tahun bekerja, termasuk seniman dan budayawan.

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, para seniman menyoal kebijakan revitalisasi Pemprov Jakarta, tanpa mengajak bicara lebih dulu para seniman dan budayawan. Dipimpin Radhar Panca Dahana, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020), Forum Seniman Peduli TIM ini mengkritik keras Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya telah mengedepankan arogansi kekuasaan.

 

“Kami ingin mendengarkan sebanyak-banyaknya, semua masalah yang akan disampaikan. Dan kami akan respon di forum ini menyangkut revitalisasi TIM oleh Pemda DKI yang sudah berjalan dan mendapat penolakan yang keras dari para seniman dan budayawan yang selama ini bergerak, berkomunitas di TIM,” ucap Syaiful.

 

Radhar sendiri mengatakan, pihaknya sudah mengadukan masalah ini ke DPRD DKI dan otoritas dinas terkait. Ia menyerukan agar ada moratorium sejenak atas rencana revitalisasi itu. Namun, tak dihiraukan sang gubernur. Malah kawasan TIM tiba-tiba dihancurkan. Bila yang dimaksud revitalisasi TIM untuk menjadi lebih baik, pihaknya setuju. Persoalannya, ini tanpa bicara dulu, langsung membersihkan Kawasan TIM. Dan belakangan diketahui akan membangun kawasan bisnis di sekitar TIM.

 

“Kebijakan ini seperti komet menghantam bumi, mendadak hancur berantakan tanpa ada kompromi. Tidak ada bicara dengan kami, tahu-tahu sudah diberlakukan. Kami protes. Kalau revitalisasi untuk kemajuan TIM kita setuju. Tapi kami tidak diajak bicara. TIM ini, kan, tidak saja pusat kesenian Jakarta, tapi Indonesia,” papar Radhar. Ia juga mengaku sedih, TIM dinilai oleh Pemprov DKI hanya sebagai beban APBD. Dengan membangun Kawasan bisnis, diharapkan Pemprov mendapat profit dari kawasan komersial yang dibangunnya itu. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kondisi Darurat, Agustina Wilujeng: Pelajar Wajib Dapat Pendidikan Layak
29-03-2020 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk tetap dapat menjamin...
Realokasi Anggaran Kemendikbud Harus Tepat Sasaran
29-03-2020 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar tidak menggunakan anggaran pendidikan...
Berdayakan SMK Ciptakan Produk Kebersihan yang Langka di Pasaran
28-03-2020 / KOMISI X
Dengan semakin meluasnya pandemi corona virus diseases (Covid-19) di Indonesia dan sangat sulitnya masyarakat untuk menemukan hand sanitizer dan masker...
Tanpa Dukungan Masyarakat, Sia-sia Hadapi Covid-19
27-03-2020 / KOMISI X
Aksi Pemerintah yang sudah maksimal menangani wabah virus Corona (Covid-19) harus didukung masyaralat luas di Tanah Air. Tanpa itu, sia-sia...