BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI

17-02-2020 / B.A.K.N.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan menggelar pertemuan dengan Akademisi Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang, Sumatera Selatan. Senin (17/2/2020). Foto : Oji/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan menggelar pertemuan dengan Akademisi Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang, Sumatera Selatan dalam rangka mendapat masukan terhadap tugas BAKN DPR RI dalam menjalankan Fungsi Pengawasan DPR RI, Senin (17/2/2020).

 

Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan dalam sambutannya berharap memperoleh bahan masukan dari akademisi UNSRI Palembang dari berbagai latar belakang pendidikan, baik politik, ekonomi maupun hukum. "Kami kesini untuk menghimpun masukan terkait penguatan tugas dan fungsi BAKN DPR RI dari para akademisi UNSRI Palembang, baik pemikiran dari sisi ekonomi, politik maupun hukum," tukas Marwan.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, BAKN DPR RI perlu mendengar langsung pendapat para pakar dalam memperkuat peran BAKN sehingga kedepan bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai representasi dari masyarakat luas.

 

"Kehadiran BAKN DPR RI telah dirasakan sebagai alat kelengkapan yang salah satunya dapat menjembatani hubungan kedua lembaga tinggi negara yakni DPR RI sebagai representasi dan wakil rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga pengawas keuangan negara," imbuh Marwan.

 

Legislator dapil Lampung II ini menegaskan pentingnya peran BAKN DPR RI untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait kinerja akuntabilitas keuangan negara yang belakangan mendapatkan sorotan masyarakat.

 

"Beberapa isu-isu strategis yang kini mencuat seperti polemik keuangan BPJS Kesehatan, Asuransi Jiwasraya, Asabri, Dana Desa, Subsidi, Otonomi Khusus merupakan sederet isu nasional yang menjadi konsen masyarakat dan harus bisa disikapi DPR melalui peran dan fungsinya di BAKN untuk ditelaah dalam waktu dekat," tandasnya.

 

Dari fakultas hukum kita mendapat masukan bahwa BAKN ini bukan hanya terkait dengan akuntabilitas keuangan negara tapi juga sebagai bagian dari representasi akuntabilitas keuangan publik. Artinya pihak-pihak yang mengelola dana dari masyarakat semestinya menjadi jangkauan dari BAKN. Ini salah satu penguatan yang para akademisi harapkan.

 

BAKN ini perlu penguatan, baik dari sisi kewenangan, tugas maupun fungsinya. Masukan ini akan kita sampaikan pada Pimpinan DPR RI. BAKN dengan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang adalah menindaklanjuti hasil laporan BPK RI. Artinya antara BAKN dan BPK sebenarnya bisa bersinergi untuk meningkatkan pengawasan keuangan negara.

 

BPK lebih pada memeriksakan akuntabilitas keuangan profesionalnya terhadap penggunaan anggaran negara. Sementara BAKN lebih bersifat pengawasan pada sisi akuntabilitas politiknya. Bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, tingkat pelayanan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Rasio dan berbagai macam parameter yang dibutuhkan untuk memastikan negara itu hadir untuk mensejahterakan masyarakat.

 

"Kita mengharapkan adanya penguatan akuntabilitas dengan peningkatan kewenangan BAKN yang diperluas, dari yang sekedar menelaah dan penugasan dari komisi. Tapi bagaimana BAKN memperkuat fungsinya seperti Badan Legislasi (Baleg) yang memiliki kewenangan untuk menyusun undang-undang dan Banggar yang memperkuat fungsi penyusun anggaran," pungkas Marwan.

 

Pada kunspek ke Palembang ini, Marwan turut didampongi oleh Pimpinan BAKN Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan), Ahmad Syaikhu (F-PKS) serta Anggota BAKN Sugeng Suparwoto (F-Nasdem), Bachrudin Nasori (F-PKB). (oji/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
18-02-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka...
BAKN Serap Masukan dari Akademisi UNSRI
17-02-2020 / B.A.K.N.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan...
Pemberian Dana Otsus Harus dengan Skema Penggunaan yang Jelas
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan apa yang diharapkan dari pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus)yang...
Dana Otsus Papua Harus Terukur
10-02-2020 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sebaiknya semua pihak tidak boleh terlalu bertoleransi seolah-olah Dana Otsus disebut sebagaicost...