Pengalihan Fungsi Lahan Harus Dapat Hukuman Jera

18-02-2020 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta Pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi lahan pertanian. Menurutnya, swasembada pangan tidak akan tercapai secara maksimal, jika ada pembiaran terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian.

 

“Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa luas lahan sawah setiap tahun berkurang. Sehingga kemudian digulirkan program pencetakan sawah baru, padahal ada lahan sawah existing yang sudhah baik, tetapi tidak mampu dijaga,” ujar Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

 

Politisi Golkar ini mensinyalir ada unsur pembiaran terhadap lahan yang sebelumnya sudah dikonsentrasikan untuk pertanian. “Ada unsur pembiaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," kata Firman sembari menyoroti agar Pemda mampu bersikap idealis terhadap semangat swasembada pangan.

 

Menurutnya Pemda hanya melihat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. “Pemda-pemda jangan hanya tertarik untuk membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Kalau ini dibiarkan maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis," ungkapnya. Sehingga swasembada pangan sebetulnya adalah kerja bersama dari tingkat pusat sampai daerah. Perlu ada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan penegakan hukum yang tegas. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Presiden Mestinya Ambil Alih Semua Kebijakan terkait Wabah Corona
29-03-2020 / KOMISI IV
Sejak awal mestinya Presiden Joko Widodo mengambil alih semua kebijakan menyangkut wabah virus Corona sebagai masalah nasional. Bukan melimpahkan sebagian...
Karantina Wilayah Bisa Jadi Opsi
29-03-2020 / KOMISI IV
Melihat perkembangan virus Corona yang semakin mengganas, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi lain selain kebijakan physical distancing, yaitu karantina wilayah atau...
Waspadai Covid-19, Anggota DPR Cek Persediaan Bahan Pangan Pokok
24-03-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet melakukan pengecekan persediaan bahan pangan pokok, terutama beras, di Kompleks Pergudangan Bulog Pasirhalang, Kecamatan...
Corona Mewabah, Pangan Harus Dipastikan Tersedia
20-03-2020 / KOMISI IV
Pemerintah didesak memastikan ketersediaan pangan di tengah wabah Corona (Covid-19) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Perlu ada regulasi sampingan yang...