KPI Diminta Kawal Siaran di Wilayah Perbatasan

17-02-2020 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk Paulus dalam RDP Komisi I DPR RI dengan jajaran KPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk Paulus meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi isi siaran di wilayah perbatasan Indonesia dan negara-negara tetangga, sehingga masyarakat setempat mendapatkan tayangan siaran nasional maupun lokal yang mampu menjaga nasionalisme dan integrasi bangsa.

 

“Dari aspek fisik, Pemerintah sudah membangun gerbang pintu masuk ke Indonesia yang bagus, itu menjadi kebanggan kita. Tetapi terkait dengan peran KPI, apakah penyiaran sudah membangkitkan nasionalisme dan dan integrasi negara kesatuan ini,” tanya Lodewijk dalam RDP Komisi I DPR RI dengan jajaran KPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

 

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, permasalahan luber-an tayangan siaran asing harus segera ditangani, karena dikhawatirkan menggerus keutuhan dan rasa nasionalisme masyarakat. "Saya berharap KPI Pusat dengan KPI Daerah bisa berkoordinasi terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia," katanya.

 

Artinya, kata legislator dapil Lampung I itu, nilai-nilai nasionalisme ini bisa dibangun dengan siaran-siaran yang kontennya bisa membangkitkan  rasa nasionalisme. Sebelumnya, Ketua KPI Agung Suprio menjelaskan masuknya siaran asing ke wilayah NKRI, khususnya di Nunukan dan Tarakan, karena posisi geografi Indonesia lebih rendah daripada Malaysia.

 

“Maka, ketika mereka (Malaysia) memasang tower tentu akan luber siarannya ke Indonesia, terutama di daerah yang Kalimantan Utara atau Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia. Sementara, untuk daerah seperti Papua dan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang berbatasan langsung dnegan Timor Leste itu tidak terjadi luber-an siaran asing,” jelas Agung.

 

Untuk mengatasi masalah luber-an siaran asing di wilayah perbatasan, KPI menginginkan dilakukan uji coba siaran digital di perbatasan. Menurutnya, analog switch off (ASO) untuk wilayah perbatasan harus segera dilakukan agar kualitas siaran yang diterima masyarakat lebih jernih dan tidak kalah dengan luberan siaran asing.

 

“Mengapa digital, kalau masyarakat diberikan set top box dan kemudian diisi siaran nasional, maka otomatis tidak ada luber-an asing karena mereka tidak punya alat penerimanya, ini kalau kita memakai sistem digital,” jelas Agung. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
TB Hasanuddin Dorong Aturan Teknis PSBB Segera Dibuat
03-04-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)...
Darurat Sipil Dinilai Tak Tepat Untuk Tangani Covid-19
31-03-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritisi kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menanangani wabah virus Corona (Covid-19)....
Komisi I Apresiasi Upaya Menhan Tanggulangi Covid - 19
24-03-2020 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi keberhasilan Menteri Pertahanan, TNI dan semua stakeholderyang telah berhasil menggelar...
TNI Diminta Jaga Perbatasan Darat Antisipasi Corona
13-03-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyoroti pemeriksaan dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) di pintu masuk wilayah Indonesia, baik darat...