Sekjen DPR Terima Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Self Assessment Maturitas SPIP

18-02-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Jendral DPR RI, Indra Iskandar foto bersama usai menerima laporan hasil penjaminan kualitas atas self assessment maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Foto : Runi/mr

 

Sekretariat Jendral DPR RI, Indra Iskandar menerima laporan hasil penjaminan kualitas atas self assessment maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di ruang rapat Sekjen DPR, Senayan, Jakata, Senin (17/2/2020). 

 

Dijelaskan Indra, pelaksanaan SPIP merupakan pemenuhan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Rangkaian pelaksanaan SPIP sudah dilakukan sejak 2019, mulai dari administrasi, asesmen survei kegiatan, pengumpulan dokumen dan observasi hingga wawancara dengan pihak internal dan eksternal. 

 

"Alhamdulillah, tahun ini penilaian dari tim BPKP terhadap SPIP meningkat menjadi  3,1 kemaren baru 2,18. Namun, masih ada beberapa catatan yang akan menjadi perhatian kami dan akan segera kami perbaiki. Ini adalah kerja bersama semua pihak terutama Ittama (Inspektorat Utama) DPR RI yang terus melakukan pengawasan," kata Indra, seraya mengatakan ini adalah langkah memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

 

Di tempat yang sama Inspektur Utama Setjen dan BK DPR RI, Setyanta Nugraha menyampaikan laporan hasil SPIP yang disampaikan BPKP menunjukan kalau Kesetjenan DPR RI termasuk 85 persen kementerian dan lembaga yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

 

Dijelaskan Totok, sapaan akrabnya, saat ini Setjen dan BK DPR RI sudah masuk dalam level 3 namun dengan catatan. Adapun, catatannya yang harus diperbaiki oleh Setjen dan BK DPR RI adalah terkait audit review berbasis resiko. 

 

"Jadi selama ini audit review berbasis resiko masih berdasarkan persepsi Ittama, bukan dari unit pelaksana masing-masing. Nah, untuk pemenuhan penilaian BPKP yanpa catatan kami akan bantu unit melakukan risk register dalam setiap pelaksanaannya," katanya. Risk register dilakukan guna melakukan pencegahan atas potensi yang akan terjadi di suatu unit. (rnm,dc/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dampak Corona, DPR Pertimbangkan Pembukaan Masa Sidang
16-03-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Menyusul meningkatnya sebaran virus Corona (Covid-19), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerapkan kebijakan Working From Home (WFH) kepada...
Antisipasi Sebaran Corona, Setjen DPR Terapkan WFH
16-03-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengeluarkan kebijakan kepada jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI...
Perpustakaan DPR Buka Kolaborasi dan Kembangkan Kegiatan Lanjutan Aktivitas Membaca
11-03-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Perpustakaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI kini dengan wajah barunya membuka ruang membaca dan riset, mengkaji, berdiskusi, knowledge...
KORPRI DPR Gelar Donor Darah dan Sosialisasi Corona
11-03-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kegiatan donor darah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta merupakan agenda rutin tiga bulanan yang digelar sebanyak 4 kali dalam setahun...