Bahas RUU ‘Omnibus Law’ Ciptaker, Komisi IX Komitmen Libatkan Buruh

12-02-2020 / KOMISI IX

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI menemui ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Foto : Jaka/mr

 

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI menemui ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang melakukan aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, Surpres dan draf RUU Omnibus Law Ciptaker dari Pemerintah telah diterima Pimpinan DPR RI pada Rabu (12/2/2020).

 

Namun politisi Partai NasDem itu memastikan, draf RUU Omnibus Law Ciptaker belum diterima Komisi IX DPR RI. Dalam orasinya di hadapan ribuan buruh, Felly menegaskan bahwa DPR RI pasti akan melibatkan para pekerja dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker. Bahkan aspirasi  dan masukan dari seluruh kalangan akan diperhatikan. Komisi IX DPR RI juga akan memastikan kesejahteraan buruh tetap terjaga.

 

“Kami ingin ada investasi, tetapi bukan investasi yang hak pekerja juga diambil. Kami Pimpinan Komisi IX berjanji akan berjuang bersama buruh terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Kami akan bantu para pekerja dalam mengawal RUU ini, sebagai bagian dari tanggung jawab Komisi IX,” tegas Felly ikut naik ke mobil komando aksi buruh yang dipimpin Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

 

Turut menemui buruh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, serta Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati, Rahmad Handoyo, dan Ratu Ngadu Bonu Wulla. Dalam kesempatan itu, Melki menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dari elemen buruh sudah diterima oleh DPR RI. Termasuk juga dengan tuntutan elemen KSPSI juga sudah diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel.

 

“Semua pengurus dan presiden buruh ketemu dengan Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel dan kita semua. Kita percayakan kepada pimpinan buruh. Kami harap teman-teman buruh ikut membahas omnibus law dan berpihak ada kepentingan buruh. Kami ingin UU ini menjadi surga bagi buruh dan pengusaha Indonesia. Semua kita bicara baik dan kita kawal agar semua keberpihakan ada di kita semua,” tegas politisi Partai Golkar itu.

 

Ribka Tjiptaning juga akan memastikan Komisi IX DPR RI akan berpihak kepada kaum buruh Indonesia dalam pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker. Ia juga menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja Pemerintah akan melibatkan elemen buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law ini. Hal ini akan dilakukan ketika draf resmi dari Pemerintah Pusat sudah sampai di DPR RI, baik jika berada di Badan Legislasi (Baleg).

 

“Jangan khawatir, kalau draf Omnibus Law masuk ke DPR kami akan libatkan teman-teman. Karena kami tahu, buruh yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian. Kalian jangan ragu. Komisi IX saat bela buruh juga tidak akan ragu-ragu. “Buruh tidak tuntut kaya tapi perut dan kesejahteraan. Kami minta Pemerintah supaya mau berpihak pada buruh. Karena Bung Karno katakan buruh adalah soko-guru revolusi,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea beserta ribuan buruh meminta DPR RI untuk melibatkan buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker. Andi Gani menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPR RI. Ia meminta dengan tegas unsur buruh untuk masuk ke dalam tim pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker. Menurutnya, keterlibatan unsur buruh dalam pembahasan RUU Ciptaker untuk mengidentifikasi masalah satu persatu.

 

“Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal Omnibus Law. Saya mengingatkan Pemerintah, masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia,” tegas Andi Gani sembari berharap DPR RI bisa menerima masukan buruh agar bisa terealisasi. Ribuan buruh itu berdatangan dari Bekasi, Bogor, Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Minta Pemerintah Sosialisasi secara Masif tentang Virus Corona
04-04-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berharap pemerintah menyosialisasikan secara masif tentang Social Distance atau Physical Distance sebagai...
Pemerintah Harus Buka Peta Sebaran Virus
04-04-2020 / KOMISI IX
Sudah sebulan lebih sejak kasus virus Corona menginfeksi warga Depok dan kini telah menyebar luas ke seantero negeri, pemerintah belum...
Anggota DPR Usulkan Karantina Wilayah Parsial Epicentrum Covid-19
03-04-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengusulkan adanya kebijakan khusus untuk daerah epicentrum atau pusat penyebaran virus Corona (Covid-19),...
Anggota DPR Desak Pemerintah Jalankan Putusan MA Terkait Iuran BPJS Kesehatan
03-04-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan pernyataan resmi tentang pemberlakuan iuran Badan Penyelenggara...