Tingginya Kepercayaan Publik Harus Diimbangi Peningkatan Kinerja Dewan

25-02-2020 / M.K.D.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Andri/od

 

Kinerja DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada Oktober 2019 lalu mendapat kepercayaan publik yang dinilai cukup tinggi. Hal ini menyusul hasil survei yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menunjukkan sebanyak 50,5 persen responden menilai kinerja Dewan baik. Survei itu dilakukan kepada 2197 responden.

 

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi atas riset yang dilakukan lembaga penelitian tersebut. Menurutnya, hal itu bentuk kepedulian publik terhadap kinerja Dewan yang harus mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Survei tersebut juga bisa dipandang sebagai kontrol sosial terhadap kerja lembaga pemerintahan yang menggunakan uang rakyat dalam kegiatan operasionalnya.

 

“Saya mengapresiasi survei ini, karena bagaimanapun saya selalu percaya pada survei. Baik atau buruknya hasil survei itu tetap saja adalah hasil kajian akademis yang harus dihormati. Saya hormati itu apapun hasil survei. Jangan sampai ada yang bilang kalau hasil surveinya baik maka setuju, jika hasilnya tidak baik maka tidak setuju. Saya percaya pada hasil survei dan menghormati,” ujar Saleh kepada wartawan usai menjadi narasumber pada diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ yang bertajuk ‘Menakar Kinerja DPR RI Tahun 2020’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

 

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, survei ini perlu diperdalam lagi menyangkut kepuasan publik di berbagai bidang yang menjadi tugas pokok DPR RI yakni legislasi, pengawasan dan anggaran. Sehingga hal itu bisa menjadi referensi menyeluruh bagi Anggota Dewan terkait evaluasi apa saja yang perlu ditingkatkan kinerjanya, agar kepercayaan publik terhadap DPR RI bisa terus meningkat tiap tahunnya.

 

“Ini bentuk kepedualian masyarakat kepada DPR. Namun survei yang dilakukan ini perlu ditingkatkan lagi dari aspek penilaian yang lebih mendetail. Bagaimana persepsi publik terhadap aspek legislasi, anggaran dan pengawasan misalnya. Karena bagi kita hasil survei ini adalah sebuah kontribusi penting untuk referensi peningkatan kinerja DPR secara keseluruhan,” saran Saleh.

 

Politisi asal Sumatera Utara ini juga berpesan agar para legislator untuk dapat lebih sering mempromosikan program kerjanya kepada masyarakat dan jangan menjaga jarak kepada masyarakat. Menurutnya, kedekatan legislator dengan masyarakat itu juga mempengaruhi kepercayaan publik kepada DPR RI.

 

“Saya melihat sosialisasi terhadap program kerja yang dilakukan legislator kepada msyarakat masih kurang, publik banyak yang kurang paham. Sehingga kita harap wakil rakyat semakin dekat dengan rakyatnya dan kalau ada masalah di daerah ya bisa menyalurkan aspirasinya melalui wakil rakyatnya itu,” tutur Saleh.

 

Anggota Komisi IX DPR RI itu juga menilai mensosialisasikan kinerja Dewan tidak saja menjadi tugas Anggota Dewan, tetapi menjadi tugas Kesetjenan DPR RI, dengan meningkatkan akses informasi Kedewanan pada masyarakat. “Sosialisasi harus dilakukan massif. Tak hanya menjadi tugas DPR saja, tapi juga Kesetjenan. Itu penting untuk ditingkatkan,” sambungnya.

 

Turut serta dalam diskusi ini selaku pembicara yakni Anggota Komisi I DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah, Lan Suherlan (Peneliti Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia) dan Panji Anugerah Purnama (Dosen Ilmu Politik UI) serta dimoderatori oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Romdhony Setiawan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
08-07-2020 / M.K.D.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan...
Perdebatan RUU HIP Harus Dihentikan
19-06-2020 / M.K.D.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pembicaraan dan perdebatan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan...
Penundaan Pembahasan RUU HIP Diapresiasi
16-06-2020 / M.K.D.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya secara resmi menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Penundaan itu...
Ketua MKD Apresiasi Maklumat MUI tentang RUU HIP
14-06-2020 / M.K.D.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI)...